Pemakai Rokok Ilegal Terancam Penjara 5 Tahun, Tak Hanya Penjual

Bea Cukai Jabar mengingatkan bahwa pemakai rokok ilegal bisa dipenjara hingga 5 tahun sesuai UU Cukai. Berikut penjelasan resminya.

JOSS.CO.ID, BANDUNG — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat memperingatkan masyarakat agar tidak mengedarkan maupun mengonsumsi rokok ilegal.

Peringatan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Finari Manan, seusai kegiatan pemusnahan jutaan batang rokok ilegal di Kabupaten Bogor, Selasa (21/10/2025).

Finari menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual, tetapi juga pembeli serta pengguna atau pemakai yang kedapatan memiliki atau mengisap rokok ilegal tanpa pita cukai.

“Sesuai Pasal 54 Undang-Undang Bea dan Cukai, siapa pun yang mengedarkan, menimbun, membeli, bahkan mengonsumsi rokok ilegal dapat dikenai hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp200 juta,” kata Finari di Bogor.

Dalam keterangannya, Finari menyebut Cirebon menjadi daerah dengan peredaran rokok ilegal tertinggi di Jawa Barat, disusul Purwakarta dan Bogor.
Menurutnya, ketiga wilayah tersebut menjadi jalur strategis karena posisinya yang berdekatan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Banten, yang kerap menjadi jalur lintasan distribusi rokok ilegal dari wilayah produksi.

“Kalau Jawa Barat, yang pertama itu Cirebon, kemudian Purwakarta, dan Bogor juga termasuk daerah rawan peredaran,” ujarnya.

DJBC Jawa Barat menargetkan pemusnahan 78,5 juta batang rokok ilegal sepanjang tahun ini sebagai bagian dari program pemberantasan barang kena cukai tanpa izin.

Harga Murah Jadi Daya Tarik Masyarakat

Bea Cukai mengungkapkan, harga murah menjadi alasan utama masyarakat masih tergoda membeli rokok ilegal. Rokok tanpa pita cukai bisa dijual dengan harga jauh di bawah produk resmi, bahkan setengah dari harga eceran legal.

“Rokok ini biasanya dijual di warung-warung kecil. Karena harganya murah, masyarakat yang ingin hemat akhirnya memilih membeli rokok ilegal,” jelas Finari.

Ia menilai perilaku konsumtif tanpa memperhatikan legalitas dapat menjerat masyarakat sendiri dalam tindak pidana, sekaligus merugikan negara dari sisi penerimaan cukai.

Peringatan tersebut mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyebutkan:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai tanpa pita cukai yang sah dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 200 juta.”

Dengan aturan tersebut, status pelanggar tidak dibedakan antara penjual dan pembeli. Masyarakat yang terbukti membeli atau menggunakan rokok tanpa cukai dapat diproses hukum seperti halnya pengedar.

Selain penindakan, Bea Cukai Jawa Barat juga menjalankan program sosialisasi ke masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Program tersebut bertujuan memberikan edukasi tentang cara membedakan rokok legal dan ilegal, serta dampaknya bagi keuangan negara dan masyarakat.

“Kalau masyarakat berhenti membeli, otomatis peredarannya akan berhenti. Kami ingin masyarakat jadi garda depan dalam pemberantasan rokok ilegal,” ujar Finari.

Peredaran rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi signifikan bagi negara dan industri rokok legal.

Berdasarkan data DJBC, kerugian negara akibat cukai rokok ilegal di Jawa Barat diperkirakan mencapai miliaran rupiah per tahun.

“Uang dari cukai itu sebenarnya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Kalau rokok ilegal terus beredar, masyarakat sendiri yang dirugikan,” kata Finari.

Selain itu, industri rokok legal yang taat aturan ikut terdampak karena harus bersaing dengan produk tanpa cukai yang dijual jauh lebih murah.

Sabagai Informasi

Secara nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat peredaran rokok ilegal pada 2025 masih berada di kisaran 3,5% dari total pasar tembakau.

Pemerintah menargetkan penurunan angka itu hingga di bawah 3% dengan kombinasi penegakan hukum, pengawasan lintas wilayah, dan edukasi publik.

Bea Cukai Jawa Barat menegaskan tidak ada toleransi bagi peredaran dan konsumsi rokok ilegal.
Warga diimbau tidak tergiur harga murah karena risiko hukum yang berat serta dampak ekonomi yang merugikan.
Masyarakat juga diminta berperan aktif melaporkan setiap indikasi penjualan rokok tanpa pita cukai.

“Kalau mau aman, beli rokok yang resmi, ada pita cukainya, dan jangan sekali-kali mencoba rokok ilegal,” tutup Finari Manan.

Baca Juga: Purbaya Sidak ke Bea Cukai, Temukan Sistem Pengawasan Belum Terintegrasi Penuh