JOSS.CO.ID, JAKARTA – Polemik agraria di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, kembali memanas. Komisi XIII DPR RI resmi menyatakan penolakan terhadap rencana relokasi warga yang selama ini bermukim di kawasan konservasi tersebut.
Penolakan itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
“Komisi XIII DPR RI menolak relokasi warga yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau, karena melanggar hak asasi manusia,” tegas Sugiat di hadapan peserta rapat.
Relokasi warga di TNTN dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Menurut DPR, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan mengabaikan hak masyarakat yang sudah lama tinggal di kawasan itu.
Selain itu, Komisi XIII menilai penempatan aparat di lapangan untuk menghadapi warga justru memperburuk keadaan. Oleh sebab itu, DPR meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak menggunakan pendekatan represif.
“Kami menegaskan agar aparat tidak dijadikan garda terdepan dalam menghadapi warga. Konflik seperti ini harus diselesaikan dengan dialog dan koordinasi lintas lembaga,” lanjut Sugiat.
Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan konservasi penting di Riau yang selama ini menjadi habitat gajah Sumatra dan berbagai flora-fauna langka. Namun, di sisi lain, kawasan ini juga menjadi tempat tinggal ribuan warga yang menggantungkan hidupnya dari pertanian dan perkebunan.
Konflik kepemilikan lahan di TNTN sudah berlangsung lama. Sebagian warga mengklaim tanah tersebut sebagai lahan garapan turun-temurun, sementara pemerintah menegaskan kawasan itu merupakan hutan lindung yang harus dijaga.
Akibat dualisme status lahan, benturan antara warga dan aparat beberapa kali terjadi. Komnas HAM mencatat adanya dugaan pelanggaran HAM dalam sejumlah penertiban lahan, termasuk intimidasi hingga kekerasan yang dialami masyarakat.
Komisi XIII DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan polemik TNTN melalui jalur hukum dan politik. Salah satu langkah nyata adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria pada Sidang Paripurna DPR, 2 Oktober 2025.
Dalam kesimpulan rapat, DPR juga menugaskan Kementerian Hukum dan HAM sebagai koordinator lintas lembaga untuk memastikan adanya penyelidikan menyeluruh terkait dugaan pelanggaran HAM.
“Komisi XIII DPR RI berkomitmen mengawal secara serius penelitian atas dugaan pelanggaran HAM yang dipimpin oleh Kementerian HAM RI, serta menindaklanjuti persoalan hukum terkait kepemilikan tanah di Riau,” kata Sugiat.
Penolakan DPR terhadap relokasi warga TNTN bisa menjadi angin segar bagi masyarakat yang khawatir kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Namun, keputusan ini juga memunculkan tantangan baru bagi pemerintah dalam menjaga kelestarian taman nasional.
Pakar agraria menilai penyelesaian konflik Tesso Nilo harus dilakukan dengan pendekatan reforma agraria yang adil. Pemerintah diminta menyeimbangkan antara kepentingan konservasi lingkungan dan hak-hak dasar warga.
Jika tidak segera diselesaikan, konflik agraria di TNTN berpotensi menimbulkan kerugian ekologis sekaligus memperpanjang ketegangan sosial di Riau.
Komnas HAM menyambut baik langkah DPR menolak relokasi. Lembaga tersebut sebelumnya sudah merekomendasikan agar pemerintah mengedepankan dialog dan tidak menggunakan kekerasan dalam penanganan konflik di TNTN.
Sementara itu, LPSK menekankan pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam setiap investigasi kasus pelanggaran HAM. Mereka meminta agar warga yang pernah menjadi korban intimidasi diberi ruang untuk bersuara tanpa rasa takut.
Beberapa opsi solusi yang diusulkan dalam rapat DPR antara lain, pemetaan ulang kawasan TNTN dengan melibatkan masyarakat, agar jelas batas antara hutan lindung dan lahan garapan. Skema perhutanan sosial, di mana warga diberi izin mengelola sebagian kawasan dengan syarat menjaga kelestarian hutan. Program pemberdayaan ekonomi alternatif, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan dan Dialog berkelanjutan antara pemerintah, warga, dan lembaga HAM untuk mencegah konflik baru.
Penolakan Komisi XIII DPR RI terhadap relokasi warga Taman Nasional Tesso Nilo menjadi momentum penting dalam penyelesaian konflik agraria di Riau. Keputusan ini menegaskan bahwa aspek hak asasi manusia harus menjadi prioritas dalam kebijakan lingkungan.
Baca Juga: Diterima Fraksi DPR RI dan Baleg, FPG DPRD Jateng Bahas RUU Transportasi Online Bersama Pakar dan Asosiasi Driver Online
Leave a Reply