JOSS.CO.ID, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) berinisial NW, Jumat (24/10/2025).
Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.
Menurut keterangan resmi, NW yang menjabat sebagai Dirut Pertamina periode 2018–2024 diperiksa oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) sebagai saksi untuk memperkuat pembuktian perkara yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10/2025).
Pemanggilan Ketiga dalam Enam Bulan
Berdasarkan catatan Kejagung, ini merupakan kali ketiga NW dipanggil dalam enam bulan terakhir. Sebelumnya, ia telah dimintai keterangan oleh penyidik JAM PIDSUS pada 28 Mei 2025 dan 28 Juli 2025.
Sumber internal menyebutkan, pemeriksaan terbaru ini berfokus pada kebijakan tata kelola impor dan pengolahan minyak mentah di masa kepemimpinannya, termasuk alur kerja sama dengan sejumlah kontraktor dan anak usaha Pertamina.
Kejagung menilai, rangkaian pemeriksaan ini penting untuk mendalami proses bisnis migas nasional yang diduga tidak sesuai prosedur dan menyebabkan potensi kerugian negara.
Tujuh Saksi Diperiksa Bersamaan
Selain NW, penyidik JAM PIDSUS juga memeriksa enam saksi lainnya dari kalangan perusahaan migas, anak usaha Pertamina, hingga sektor perbankan. Mereka dihadirkan untuk dimintai keterangan dalam perkara yang sama.
Para saksi tersebut antara lain:
- NS, Senior Account Manager PT Pertamina Patra Niaga sejak 2021.
- S, pegawai bagian HRD PT Mahameru Kencana Abadi.
- TRA, Kepala Terminal PT Orbit Terminal Merak (OTM).
- N, Finance, Accounting, and Tax Manager PT OTM.
- TR, Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode 2011–2014.
- IHP, Pemimpin Cabang PT BRI Multi Finance Indonesia.
Dari hasil pemeriksaan, penyidik tengah menelusuri aliran dana, kontrak kerja, serta dokumen transaksi yang terkait dengan pengelolaan minyak mentah dan produk kilang.
Kejagung juga telah menetapkan beberapa tersangka dari pihak swasta, di antaranya IPH dari PT Mahameru Kencana Abadi serta GRJ, Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Selain itu, terdapat nama Mohammad Riza Chalid (MRC) yang disebut sebagai beneficial owner PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, dan hingga kini masih berstatus buronan. Pemerintah telah menerbitkan red notice terhadap MRC melalui Interpol.
Leave a Reply