Dukungan HNW terhadap usulan 40 nama calon pahlawan nasional termasuk Soeharto memicu pro-kontra. Simak fakta dan tanggapan lengkapnya.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan dukungannya terhadap pengusulan 40 nama calon pahlawan nasional yang diajukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Salah satu nama dalam daftar tersebut adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, yang hingga kini masih menjadi sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia.
“Saya mendukung,” ujar Hidayat saat ditemui di Kompleks Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senayan, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.
Menurutnya, pengusulan tersebut telah melalui mekanisme resmi yang dilakukan oleh tim penilai gelar dan jasa. “Tentu mereka sudah mempertimbangkan secara matang,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyerahkan 40 nama calon pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Fadli Zon, pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Nama-nama yang diusulkan mencakup beragam tokoh dari berbagai bidang perjuangan bangsa. Di antaranya adalah Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Marsinah, aktivis buruh yang tewas di masa pemerintahan Orde Baru.
Menurut Syaifullah, seluruh nama telah memenuhi persyaratan administratif dan substansial sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
“Kami hanya mengusulkan berdasarkan kajian objektif dan rekomendasi dari daerah,” kata Syaifullah. “Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.”
Namun, pengusulan nama Soeharto kembali memunculkan perdebatan publik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai bahwa pengusulan mantan penguasa Orde Baru itu tidak pantas, mengingat adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama pemerintahannya.
“Ini merupakan ironi sejarah,” ujar aktivis HAM Niken Safitri dari KontraS.
“Nama Soeharto disandingkan dengan Marsinah, korban kekerasan yang meninggal di masa rezimnya. Ini jelas melukai ingatan kolektif korban dan keluarganya.”
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya mencatat delapan peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto, termasuk pembantaian 1965-1967, penghilangan paksa aktivis 1998, dan pembunuhan dukun santet 1999.
Meski demikian, hingga kini belum ada satu pun kasus yang mendapat penyelesaian yudisial tuntas.
Menanggapi kritik tersebut, Hidayat Nur Wahid menilai masyarakat seharusnya melihat konteks sejarah secara lebih proporsional.
“Kalau saya pribadi, kita sekarang tidak lagi hidup di zaman itu,” ujar Wakil Ketua MPR ini.
Menurutnya, setiap tokoh yang diusulkan memiliki kontribusi berbeda terhadap bangsa Indonesia.
“Kita tahu ketokohan Marsinah dalam konteks perjuangan buruh, Pak Harto dalam konteks membangun Indonesia, dan Gus Dur dalam konteks demokratisasi,”
tutur Hidayat. “Saya bisa memahami jika mereka dicalonkan sebagai pahlawan nasional.”
Hidayat juga menegaskan, dukungan pribadinya bukan bentuk pembenaran terhadap seluruh kebijakan masa lalu Soeharto, melainkan penghargaan terhadap jasa-jasa pembangunan yang telah dilakukan.
“Dalam sejarah bangsa, setiap tokoh memiliki sisi terang dan sisi gelap. Tugas kita adalah mengambil pelajaran dari keduanya,” katanya.
Dukungan Hidayat tidak bisa dilepaskan dari posisi PKS yang saat ini berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PKS sebelumnya dikenal sebagai partai oposisi selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun kini memilih bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan baru pasca Pemilu 2024.
PKS juga memiliki hubungan historis dengan keluarga besar Cendana. Pada Pemilu 2014 dan 2019, partai ini dua kali mengusung Prabowo Subianto, yang merupakan menantu Soeharto, sebagai calon presiden.
Meski pada Pilpres 2024 PKS mendukung Anies Baswedan, pasca kekalahan Anies, PKS bergabung dalam kabinet Prabowo untuk memperkuat basis dukungan parlemen.
Analis politik Adi Prayitno menilai dukungan Hidayat terhadap Soeharto juga mencerminkan upaya PKS memperluas basis pemilih konservatif dan nasionalis.
“Isu pahlawan nasional bisa menjadi momentum PKS untuk menampilkan diri sebagai partai yang menghargai sejarah nasional,” ujarnya dikutip dari Tempo.
Ketua Dewan Gelar, Fadli Zon, memastikan bahwa seluruh nama yang diusulkan Kemensos akan dibahas melalui mekanisme sidang.
“Biasanya penetapan dilakukan menjelang Hari Pahlawan, 10 November,” ujar Fadli.
Ia menambahkan, hasil sidang akan diserahkan langsung kepada Presiden sebelum tanggal tersebut.
Fadli menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
“Dewan Gelar hanya memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian akademik dan historis,” katanya.
Baca Juga: Tukin Pegawai ESDM Naik 100 Persen, Arahan Langsung dari Presiden Prabowo
Leave a Reply