Lalai menjalankan tanggung jawab sebagai personel kepolisian, 3 anggota Brimob disanksi etika kasus rantis tewaskan ojol
JOSS.CO.ID, JAKARTA— Tiga anggota Korps Brimob Polri yang menjadi penumpang kendaraan taktis (rantis) dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan dijatuhi sanksi etika dan administratif. Ketiganya dinilai lalai menjalankan tanggung jawab sebagai personel kepolisian saat bertugas mengamankan unjuk rasa.
Kabagpenum Ropenmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menyebut ketiga anggota tersebut adalah Bharaka JEB, Bharaka YDD, dan Bripda M.
“Sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) dilaksanakan secara terpisah selama tiga hari, yakni mulai 1 hingga 3 Oktober 2025, bertempat di Ruang Sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, Mabes Polri,” ujar Erdi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Majelis KKEP menilai ketiganya melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Mereka dianggap tidak mengingatkan pimpinan atau pengemudi rantis saat situasi pengamanan massa berlangsung hingga terjadi kecelakaan yang menewaskan Affan Kurniawan.
Erdi menjelaskan, sanksi yang dijatuhkan terhadap tiga anggota Brimob itu terdiri dari dua jenis, yakni etika dan administratif.
Dalam sanksi etika, perbuatan mereka dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Para pelanggar diwajibkan menyampaikan permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP, serta secara tertulis kepada pimpinan Polri.
Sementara itu, sanksi administratif berupa penempatan di tempat khusus (patsus) selama 20 hari, yang telah dijalani sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025.
“Ketiga personel telah menerima putusan tersebut tanpa mengajukan banding,” kata Erdi.
Dengan putusan ini, seluruh tujuh personel yang berada di dalam rantis saat kejadian telah dikenai sanksi. Selain tiga anggota penumpang, empat lainnya juga sudah melalui sidang etik sebelumnya.
Mereka adalah Kompol Kosmas K. Gae, yang duduk di samping pengemudi, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan ditempatkan di tempat khusus, Bripka Rohmad, pengemudi rantis, dijatuhi sanksi mutasi demosi selama tujuh tahun dan menjalani patsus, dan Aipda MR dan Briptu DS, sama seperti tiga penumpang lainnya, wajib menyampaikan permintaan maaf dan menjalani hukuman patsus.
Dengan demikian, seluruh proses hukum etik internal Polri 3 anggota Brimob disanksi etika kasus rantis tewaskan ojol yang menewaskan Affan Kurniawan telah dinyatakan selesai.
Kronologi Insiden
Peristiwa penabrakan terjadi pada Agustus 2025, saat aparat tengah melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta. Rantis yang dikemudikan Bripka Rohmad melintas di sekitar lokasi dan menabrak pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan, yang saat itu sedang berada di jalan raya.
Insiden tersebut menewaskan Affan di tempat dan sempat memicu reaksi luas di masyarakat serta media sosial. Banyak pihak menyoroti aspek kelalaian aparat dan menuntut adanya pertanggungjawaban hukum.
Menurut Kombes Erdi, sidang etik tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan kedisiplinan dan akuntabilitas anggota.
“Proses sidang ini menjadi bagian dari langkah Polri untuk memastikan setiap anggota bertanggung jawab atas tugasnya. Sekalipun tidak menjadi pelaku utama, namun kelalaian tetap harus dipertanggungjawabkan,” tegas Erdi.
Ia menambahkan, Polri terus berupaya memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kesadaran etika di kalangan personel.
“Sidang etik bukan hanya bentuk hukuman, tapi juga pengingat moral bagi seluruh anggota agar bekerja sesuai aturan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” kata Erdi.
Sementara itu, keluarga korban menyambut baik langkah Polri menyelesaikan proses etik terhadap seluruh personel yang terlibat. Meski begitu, sejumlah warganet menilai sanksi tersebut belum sepenuhnya adil.
Beberapa komentar di media sosial menyebut bahwa nyawa manusia tidak sebanding dengan hukuman etik. Namun, pihak keluarga Affan berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi aparat dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Kami hanya berharap tidak ada lagi warga yang menjadi korban karena kelalaian petugas,” ujar salah satu kerabat Affan.
Dengan berakhirnya proses sidang, Divpropam Polri menyatakan kasus etik rantis Brimob selesai. Namun, evaluasi terhadap prosedur pengamanan dan pengoperasian kendaraan taktis disebut akan terus dilakukan agar insiden serupa tidak terulang.
“Polri berkomitmen untuk memperbaiki mekanisme pengamanan, termasuk pelatihan personel dalam penggunaan kendaraan taktis di lapangan,” tutur Erdi.
Leave a Reply