Sekdis Koperasi Sumut Dicopot Bobby Nasution karena Gratifikasi

Sekdis Koperasi Sumut Dicopot Bobby Nasution karena Gratifikasi

JOSS.CO.iD, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mencopot Sekretaris Dinas (Sekdis) Koperasi dan UKM Sumut, Herly Puji Latuperissa, dari jabatannya. Pencopotan dilakukan setelah Herly terbukti melakukan pelanggaran berat, mulai dari gratifikasi hingga tindakan indisipliner dalam acara resmi pemerintahan.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/653/KPTS/2025 tertanggal 10 September 2025.

Pelanggaran Berat

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Sumut, Herly diduga melakukan pungutan di luar ketentuan dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Ia juga dilaporkan mewajibkan tamu membawa kado ulang tahun saat acara pribadinya. Tidak hanya itu, Herly disebut menugaskan tenaga outsourcing membersihkan rumah pribadinya di luar jam kerja tanpa memberi upah.

Selain gratifikasi, Herly dituding melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap bawahan, termasuk tenaga non-ASN. Dalam satu kesempatan, ia terlihat memainkan telepon genggam saat Gubernur Bobby Nasution memberikan arahan di rapat resmi.

Pelanggaran Administrasi ASN

Temuan lain menyebut Herly mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkot Medan pada 2025 tanpa izin dari atasannya.

Padahal, aturan kepegawaian mewajibkan ASN meminta izin jika hendak mengikuti seleksi jabatan di luar instansi asal.

Inspektorat: Tidak Bermuatan Politik

Inspektur Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menegaskan pencopotan tersebut bukan karena faktor politik, melainkan murni berdasarkan hasil pemeriksaan.

“Iya, dicopot dari sekretaris, tapi tetap masih ASN,” ujar Sulaiman, Selasa (23/9/2025).

Ia menambahkan, pelanggaran yang dilakukan Herly termasuk kategori berat. “Diakuinya dalam berita acara pemeriksaan. Semuanya berat, gratifikasi kan berat,” katanya.

Tetap ASN, Dicopot dari Jabatan

Meski dicopot oleh Bobby Nasution, dari jabatan Sekdis Koperasi dan UKM, Herly masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Keputusan selanjutnya akan menunggu rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat disiplin aparatur sekaligus menjaga integritas birokrasi di lingkungan Pemprov Sumut.

Baca Juga: 25 Siswa SD di Ketapang Keracunan MBG Usai Santap Hiu Goreng, Dapur Terancam Ditutup

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*