JOSS.CO.iD, JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menanggapi fenomena meningkatnya konsumen yang beralih ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP-AKR.
Lonjakan permintaan di SPBU Shell dan BP-AKR belakangan ini membuat stok impor bahan bakar minyak (BBM) mereka cepat habis. Simon mengakui, salah satu faktor yang mendorong pergeseran konsumen adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina setelah munculnya kasus hukum terkait tata kelola minyak mentah dan produk minyak di tubuh perseroan.
“Dengan rendah hati saya sampaikan, adanya kasus ini membuat kepercayaan masyarakat kepada Pertamina menurun. Itu tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami,” ujar Simon usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9).
Simon menegaskan, Pertamina akan bekerja keras untuk memperbaiki tata kelola serta meningkatkan transparansi. Ia menyebut, langkah ini penting agar publik kembali menaruh kepercayaan kepada Pertamina.
“Pertamina harus terus berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan tata kelola yang lebih baik dan usaha perbaikan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menyatakan bahwa pilihan masyarakat untuk mengisi BBM di SPBU swasta merupakan hal yang tidak bisa dihalangi.
“Sebagian masyarakat ada yang kecewa dan beralih ke SPBU swasta. Itu adalah hak masyarakat, dan kami tentu tidak bisa melarang,” ujarnya.
Penambahan Kuota untuk SPBU Swasta
Dalam kesempatan yang sama, Simon menyampaikan bahwa Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membahas mekanisme penambahan alokasi impor BBM untuk SPBU swasta.
Ia menjelaskan, bentuk tambahan tersebut berupa base fuel, yakni BBM murni yang nantinya dapat dicampur aditif sesuai standar dan strategi masing-masing badan usaha.
“Dengan cara ini, kualitas BBM tetap sesuai standar yang ditetapkan Dirjen Migas. Pertamina pun akan bekerja keras menghasilkan produk yang kompetitif agar tetap mendapat dukungan masyarakat,” jelas Simon.
ESDM: Pergeseran Konsumen Tak Terelakkan
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengakui adanya pergeseran konsumen dari Pertamina ke SPBU swasta. Ia menilai, kasus hukum yang menimpa Pertamina di awal tahun memang memengaruhi perilaku masyarakat.
“Kita tidak bisa menutup mata. Public trust terhadap Pertamina barangkali terdampak. Itu mungkin menjadi salah satu faktor shifting konsumen,” kata Anggia dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Rabu (17/9).
Kuota Impor Swasta Tidak Dibatasi
Meski demikian, Anggia membantah isu adanya monopoli Pertamina terhadap impor BBM. Menurutnya, kuota impor untuk SPBU swasta justru terus ditambah.
“Tahun ini saja, alokasinya sudah dinaikkan 10 persen. Jadi tidak benar kalau pemerintah membatasi kuota impor,” tegasnya.
Ia menambahkan, bila stok BBM SPBU swasta habis, maka mereka bisa membeli ke Pertamina melalui mekanisme business to business. Hal itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM nasional tetap aman, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.
Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi Pertamina. Selain harus menjaga stabilitas pasokan energi, BUMN tersebut dituntut untuk memulihkan kembali kepercayaan publik yang sempat menurun.
Pengamat energi menilai, kasus hukum yang menjerat Pertamina memperlihatkan pentingnya reformasi tata kelola. Tanpa langkah perbaikan yang signifikan, posisi Pertamina dalam persaingan pasar BBM bisa semakin tertekan oleh kehadiran SPBU diluar Pertamina.
Leave a Reply