JOSS.CO.iD, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Kebijakan ini berlaku untuk berbagai profesi, mulai dari guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga TNI/Polri dan pejabat negara.
Langkah tersebut, menurut pemerintah, bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASN agar lebih adil, layak, dan kompetitif.
Jejak Sejarah
Kenaikan gaji aparat bukan hal baru dalam sejarah. Lebih dari dua abad lalu, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808–1811) juga menerapkan kebijakan serupa.
Saat itu, Daendels menaikkan gaji pejabat dan birokrat yang kala itu disebut Ambtenaar. Harapannya, perilaku korupsi yang marak sejak era VOC dapat ditekan.
Menurut sejarawan Djoko Marihandono dalam riset Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1808–1811 (2005), langkah tersebut ditempuh karena kinerja aparat pada masa VOC dinilai buruk.
“Para pejabat VOC yang seharusnya berdagang demi kepentingan majikan, justru berusaha demi keuntungan sendiri,” tulis sejarawan Ong Hok Ham dalam Wahyu Yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018).
Catatan sejarawan Bernard H.M Vlekke dalam Nusantara: Sejarah Indonesia (2008) menyebut, berkat kebijakan ini pejabat bisa memperoleh penghasilan tahunan hingga 100 ribu gulden.
Namun, Daendels juga memberi ancaman keras: pejabat yang terbukti menerima sogokan atau hadiah akan dijatuhi hukuman berat, termasuk hukuman mati.
Kasus Kolonel Filz
Meski gaji dinaikkan, tidak semua aparat patuh. Salah satu kasus paling terkenal adalah Kolonel JPF Filz.
Filz ditugaskan menjaga Ambon dari serangan Inggris. Namun, ia justru menyerahkan kota strategis itu tanpa perlawanan, meski memiliki ribuan pasukan.
“Setelah memeriksa laporan singkat, Gubernur Jenderal Daendels sangat marah dan tersentuh oleh perilaku Kolonel Filz,” tulis Bataviaasche Koloniale Courant (18 Mei 1810).
Filz akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara militer di Bogor. Ia dituduh merugikan negara hingga 3.000 ringgit akibat hilangnya Ambon.
Dalam sidang di Batavia, Filz beralasan pasukannya kekurangan amunisi dan perbekalan. “Tuntutan ini tidak dapat saya setujui karena saat itu kita kekurangan amunisi dan perbekalan. Kegigihan saya akan berakibat fatal sebab akan sangat menguras darah,” tulis Filz dalam suratnya, 17 Februari 1810.
Alasan itu tidak diterima. Setelah proses persidangan, pengadilan militer memutuskan Filz bersalah. Ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi oleh regu tembak pada 10 Juni 1810.
Konteks Masa Kini
Kebijakan Presiden Prabowo menaikkan gaji ASN Guru hingga TNI hari ini menimbulkan ekspektasi agar aparatur negara bekerja lebih profesional. Publik berharap langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat integritas birokrasi.
Sejarah mencatat, kenaikan gaji dapat menjadi instrumen perbaikan kinerja, namun tetap harus diiringi pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.
Leave a Reply