
JOSS.CO.iD, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap dilanjutkan. Pemerintah menargetkan IKN akan resmi menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Beleid tersebut menegaskan arah pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).
Fokus Pembangunan
Dalam Perpres itu, Prabowo merinci sejumlah target pembangunan yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Target tersebut meliputi:
- Luas area KIPP yang terbangun mencapai 800–850 hektare.
- Pembangunan gedung dan perkantoran mencapai 20 persen.
- Hunian layak dan berkelanjutan mencapai 50 persen.
- Sarana dan prasarana dasar kawasan terbangun 50 persen.
- Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan mencapai 0,74.
Prabowo menegaskan, penataan ruang dan pembangunan KIPP akan dilakukan secara bertahap hingga target tercapai.
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan program strategis nasional yang sudah dirancang sejak pemerintahan sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi.
Dengan pemindahan tersebut, Jakarta nantinya diharapkan tetap berperan sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan bisnis, sementara IKN difokuskan sebagai pusat pemerintahan dan politik.
Tantangan Pembangunan
Meski target sudah ditetapkan, pembangunan IKN menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kebutuhan pendanaan, percepatan infrastruktur, serta minat investasi.
Pemerintah menyatakan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk investor swasta, untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal.
Dengan terbitnya Perpres 79 Tahun 2025, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan IKN. Pada 2028, Indonesia diharapkan sudah memiliki ibu kota politik baru yang terletak di Kalimantan Timur.

Leave a Reply