JOSS.CO.ID, PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menerima bantuan recovery senilai Rp61,5 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Bantuan ini diberikan untuk mendukung pemulihan pascaaksi anarkis yang mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah kompleks perkantoran pemerintahan setempat.
Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi kepada Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, dan Wakil Wali Kota Hj Balgis Diab di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa (2/9/2025).
Dalam kunjungannya, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa meskipun sejumlah gedung pemerintahan mengalami kerusakan berat, pelayanan publik di Kota Pekalongan tetap berjalan normal.
“Pascaaksi anarkis kemarin, kita memastikan pelayanan masyarakat di Kota Pekalongan tetap berjalan seperti biasa. Untuk aset-aset daerah yang hilang atau rusak, kita perbantukan melalui cadangan bantuan tidak terduga dari provinsi, bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), hingga bantuan sektor pendidikan. Total bantuan yang diberikan sekitar Rp61,5 miliar,” ungkap Luthfi.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak agar proses recovery berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Adapun bantuan recovery tersebut meliputi dana Bagi Hasil Pajak: Rp54.228.293.000, dana Belanja Tidak Terduga: Rp1.500.000.000, bantuan Usaha KUBE: Rp200.000.000, bantuan Keuangan Bidang Pendidikan: Rp2.000.000.000, bantuan Insentif 2.589 Guru Keagamaan: Rp1.035.600.000, pemasangan Sambungan Listrik Rumah (5 unit): Rp6.125.000, pembangunan PLTS Rooftop di Yayasan Raudlotul Huffadh Al-Malikyah: Rp60.000.000, dana Apresiasi Penghargaan Pembangunan Daerah 2024: Rp275.000.000 dan bantuan 300 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu
Lebih lanjut, Gubernur Luthfi menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan inventarisasi terhadap kerugian yang dialami Pemda akibat aksi anarkis. Dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, 14 daerah dipastikan akan mendapatkan program recovery serupa.
“InsyaAllah seminggu selesai untuk inventarisasi. Yang terpenting, seluruh masyarakat harus menjaga social bonding, menciptakan kesejukan, dan mengamankan aset daerah agar iklim demokrasi tetap kondusif,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid atau Aaf menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan Pemprov Jateng. Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk recovery sarana dan prasarana pemerintahan, tetapi juga untuk mendukung pelayanan publik dan kebutuhan sosial masyarakat.
“Tadi sudah ada beberapa bantuan dari Pemprov, baik yang bisa langsung digunakan untuk recovery gedung maupun bantuan sosial untuk yayasan dan masyarakat kurang mampu. Namun, fokus utama saat ini adalah pemulihan dukungan server, terutama di Bagian PBJ Minbang dan Bagian Umum Setda yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat,” jelas Aaf.
Ia menambahkan, Pemkot Pekalongan akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng dan berupaya mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat serta DPR RI untuk membangun kembali gedung pemerintahan yang rusak berat.
“Kalau hanya mengandalkan APBD Kota Pekalongan yang terbatas, tentu tidak akan mampu. Kebutuhan anggaran untuk recovery keseluruhan mencapai sekitar Rp100 miliar,” imbuhnya.
Kerugian terbesar tercatat pada tiga gedung utama pemerintahan, yaitu gedung DPRD Kota Pekalongan, kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan setda Kota Pekalongan
Berdasarkan laporan DPUPR Kota Pekalongan, kerusakan fisik bangunan saja ditaksir mencapai Rp71 miliar. Jumlah ini belum termasuk kerugian berupa aset dan server yang hilang.
Meski demikian, Aaf menegaskan bahwa semangat jajaran ASN dan OPD di Pemkot Pekalongan tidak surut.
“Arahan Pak Gubernur jelas, pelayanan ke masyarakat tidak boleh terganggu. Kami sudah memberikan motivasi kepada OPD yang terdampak, agar tetap semangat bekerja demi masyarakat. Mudah-mudahan Kota Pekalongan segera pulih, situasi kembali kondusif, dan ke depan kita bisa lebih kuat,” pungkasnya.
Bantuan recovery sebesar Rp61,5 miliar ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan Kota Pekalongan pascaaksi anarkis. Pemulihan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta bantuan sosial menjadi prioritas agar masyarakat tetap mendapatkan haknya.
Leave a Reply