JOSS.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memastikan rencana untuk menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut penambahan saham lebih dari 10 persen ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden telah memberi instruksi. Komunikasi dengan Freeport McMoRan dan manajemen PTFI sudah dimulai. Keputusan final ditargetkan pada awal Oktober 2025,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (23/9/2025).
Saat ini pemerintah Indonesia memegang 51 persen saham Freeport. Dengan tambahan saham lebih dari 10 persen, kepemilikan bisa mencapai sekitar 63 persen. Langkah ini terkait erat dengan proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport yang berlaku hingga 2041. Pemerintah menjadikan penambahan saham sebagai salah satu syarat dalam negosiasi perpanjangan izin.
Selain itu, sebagian saham yang diperoleh akan dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. Skema ini bertujuan memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan pemerintah menargetkan tambahan saham hingga 12 persen. Menurutnya, akuisisi tersebut akan dilakukan tanpa biaya atau free of charge. Dengan demikian, kepemilikan Indonesia bisa naik menjadi 63 persen.
“Tambahan saham ini memperkuat posisi negara dalam pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan dividen untuk APBN,” kata Rosan.
Bahlil menjelaskan, sejumlah aspek teknis masih dibahas dalam negosiasi, antara lain penentuan harga saham tambahan, pembagian saham kepada BUMD Papua, penyesuaian struktur kepemilikan dan manajemen dan dampak terhadap dividen dan keuntungan negara.
Ia menegaskan bahwa proses masih berjalan dan belum ada keputusan final.
Jika kepemilikan Indonesia mencapai 63 persen, pemerintah akan memiliki kontrol lebih besar terhadap operasional Freeport. Potensi dampak yang muncul antara lain dividen negara diperkirakan naik hingga 25 persen, pemerintah memiliki kendali lebih kuat dalam kebijakan lingkungan dan strategi bisnis dan papua memperoleh porsi keuntungan melalui saham BUMD.
Namun, peningkatan kepemilikan juga berarti pemerintah menanggung lebih besar risiko investasi, terutama mengingat Freeport adalah tambang bawah tanah dengan kompleksitas operasional tinggi.
Pengamat pertambangan Universitas Gadjah Mada, Andri Supriyanto, menilai langkah ini sebagai strategi jangka panjang. “Kontrol penuh negara atas aset strategis adalah hal positif. Tapi pemerintah harus siap dengan beban investasi dan memastikan manfaat dirasakan masyarakat Papua,” ujarnya.
Keputusan formal atas penambahan saham ditargetkan rampung awal Oktober 2025. Setelah itu, pemerintah dan Freeport akan menandatangani kesepakatan resmi. Struktur kepemilikan baru diperkirakan berlaku sebelum akhir tahun 2025.
Leave a Reply