JOSS.CO.iD, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran rokok ilegal dan pemalsuan pita cukai. Menurut Purbaya, rokok palsu tidak hanya merugikan negara dari sisi pajak, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri rokok resmi yang patuh membayar pajak.
“Enggk fair kalau kita tarik ratusan triliun pajak dari rokok. Sementara mereka enggak dilindungi. Marketnya enggak dilindungi,” kata Purbaya saat ditemui di kantornya Kementerian Keuangan, Minggu (21/9/2025).
Ia menegaskan, jika industri resmi terus ditekan dengan tarif cukai tinggi, sementara rokok ilegal bebas beredar, dampaknya sama saja seperti “membunuh industri dalam negeri”.
“Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari China atau dari luar negeri ya,” ujarnya.
Pemantauan Penjualan Rokok Online Diperketat
Menkeu Purbaya telah menginstruksikan aparat terkait untuk memonitor penjualan rokok online secara lebih ketat. Baik penjual maupun pembeli menjadi sasaran agar praktik perdagangan ilegal bisa segera ditekan.
“Saya kan sudah perintahkan untuk mulai memonitor siapa aja yang jual, beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi, hati-hati mereka yang palsu-palsu. Bukannya normal ya, yang palsu. Kita akan mulai kejar satu-satu. Kalau yang normal biar, yang palsu aja,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi pasar domestik dan mendukung pelaku usaha yang taat aturan. Tanpa perlindungan ini, industri rokok resmi hanya menjadi korban persaingan tidak sehat.
Tarif Cukai Rokok yang Tinggi Jadi Sorotan
Purbaya menyoroti tingginya tarif cukai rokok yang kini rata-rata mencapai 57 persen. Angka ini dinilai cukup tinggi dan menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas kebijakan cukai dalam menekan konsumsi rokok.
“Saya tanya kan cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57 persen. Wah tinggi amat,” kata Purbaya.
Meski tujuan cukai tinggi adalah mengendalikan permintaan, Purbaya menekankan bahwa konsekuensi lain muncul, seperti tekanan terhadap industri dan tenaga kerja. Hal ini juga berdampak pada kesejahteraan pekerja di sektor rokok resmi.
Dampak Negatif Rokok Ilegal
Rokok ilegal membawa beberapa risiko dan kerugian, antara lain:
- Kerugian Pajak: Negara kehilangan potensi penerimaan hingga ratusan triliun rupiah.
- Persaingan Tidak Sehat: Produk ilegal bersaing tanpa aturan yang sama, merugikan industri resmi.
- Ancaman Lapangan Kerja: Penurunan produksi di industri resmi berpotensi mengurangi kesempatan kerja.
- Kualitas Produk: Rokok ilegal tidak melalui standar produksi resmi, berisiko bagi kesehatan konsumen.
Data dari Kementerian Keuangan menyebutkan, peredaran rokok ilegal setiap tahun terus meningkat, sehingga pemerintah perlu langkah konkret agar industri rokok resmi tetap kompetitif.
Strategi Pemerintah dalam Menekan Rokok Ilegal
Beberapa langkah yang dijalankan Kemenkeu untuk menekan peredaran rokok ilegal antara lain:
- Pemantauan Online: Mengawasi platform daring yang menjual rokok ilegal.
- Penindakan Tegas: Menindak pelaku perdagangan rokok palsu.
- Perlindungan Pasar: Memberikan ruang bagi pelaku usaha yang patuh pajak.
- Edukasi Masyarakat: Mendorong masyarakat agar mengenali rokok resmi dengan pita cukai sah.
Purbaya menekankan, strategi ini juga mendukung kebijakan fiskal negara, menjaga industri dalam negeri, dan meningkatkan kepatuhan pajak.
Peran Masyarakat dan Industri
Menkeu mengajak masyarakat ikut berperan aktif melaporkan peredaran rokok ilegal. Selain itu, industri resmi diharapkan terus mengikuti aturan dan standar cukai agar pasar tetap sehat.
“Perlindungan pasar domestik itu penting. Tanpa itu, industri kita hanya akan menjadi korban persaingan tidak sehat,” ujar Purbaya.
Industri rokok resmi di Indonesia, menurut data Asosiasi Produsen Rokok Indonesia, memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui cukai dan pajak. Dengan menekan rokok ilegal, pendapatan negara akan lebih optimal.
Purbaya menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan hanya soal pajak, tetapi juga soal kelangsungan industri dan perlindungan konsumen. Pemantauan yang lebih ketat, penindakan tegas, dan edukasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan langkah pemerintah.
Masyarakat diimbau tetap kritis dan melaporkan peredaran rokok ilegal melalui kanal resmi, agar industri rokok resmi tetap sehat dan negara mendapatkan penerimaan pajak maksimal.
Leave a Reply