JOSS.CO.ID – Sebuah laporan global dari Macro Poverty Outlook dan data dari organisasi internasional menyebut bahwa sekitar 60,3% hingga 68,3% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan menurut standar global. Sementara itu, data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan angka kemiskinan nasional sebesar 8,57% per September 2024, setara ±24 juta jiwa.
BPS sebagai lembaga nasional yang mendata kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan Indonesia.
World Bank / Macro Poverty Outlook sebagai lembaga internasional yang menggunakan standar garis kemiskinan internasional (purchasing power parity / PPP).
Peneliti Independen, seperti Abdul Hakam Naja dari INDEF, yang memaparkan detail metodologi dan menjelaskan kenapa perbedaan data bisa sedemikian besar.
Data BPS: September 2024, kemiskinan nasional = 8,57%.
Data internasional (World Bank): laporan terbaru Macro Poverty Outlook, menggunakan standar upper-middle-income country dengan threshold US$6,85 (2017 PPP).
Update PBB / lembaga internasional lainnya menyebut literatur yang memperhitungkan basis data tahun 2021 sehingga muncul angka sekitar 68,3%.
Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan angka kemiskinan antara lain perbedaan metodelogi, BPS memakai garis kemiskinan nasional yang mempertimbangkan kebutuhan dasar (makanan & non-makanan) sesuai standar hidup Indonesia. World Bank & lembaga internasional menggunakan garis kemiskinan global, yang memakai standar purchasing power parity (PPP) agar bisa membandingkan antar negara.
Standar drfinisi garis kemiskinan global vs lokal, misalnya threshold US$6,85 per hari untuk negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income) jika dikonversi lewat PPP akan menghasilkan batas yang jauh lebih tinggi dibanding kebutuhan minimum di banyak daerah Indonesia.
BPS menetapkan garis berdasarkan survei Susenas dan kebutuhan riil masyarakat Indonesia, bukan hanya teori atau banding antar negara. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Konversi PPP dan data basis waktu yang berbeda, PPP tahun 2017 digunakan untuk standar global tersebut. (World Bank Blogs), penyesuaian harga, inflasi, biaya hidup antar daerah juga mempengaruhi perhitungan nasional.
Walaupun data global mengatakan bahwa lebih dari 60–68% penduduk Indonesia tergolong miskin menurut standar internasional, angka tersebut tidak serta‐merta mencerminkan kemiskinan absolut berdasarkan kondisi lokal. Data BPS dengan metode garis kemiskinan nasional tetap menunjukkan bahwa sekitar 8,57% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan Indonesia. Perbedaan besar ini lebih ke soal definisi, standar, dan metodologi.
Leave a Reply