KPU Rahasiakan 16 Dokumen Capres – Cawapres, Termasuk Ijazah

JOSS.CO.ID, Jakarta – Keputusan mengejutkan datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan 16 dokumen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan, Salah satunya adalah ijazah, yang kini tidak bisa diakses tanpa persetujuan tertulis pemilik dokumen atau putusan pengadilan.

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025, ditandatangani Ketua KPU Mochammad Afifuddin pada 21 Agustus 2025. Isinya menegaskan bahwa dokumen-dokumen pribadi capres-cawapres akan dirahasiakan selama lima tahun.

Langkah KPU ini langsung memicu polemik. Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga privasi. Namun, tidak sedikit yang menuding aturan ini justru melemahkan transparansi dalam pemilu.

Dokumen Apa Saja yang Dirahasiakan KPU?

Dalam keputusan itu, terdapat 16 jenis dokumen yang dikunci KPU, di antaranya:

1. Fotokopi KTP elektronik dan akta kelahiran.
2. SKCK dari Mabes Polri.
3. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah.
4. Bukti laporan harta kekayaan ke KPK.
5. Surat pernyataan tidak pailit.
6. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan legislatif.
7. NPWP dan bukti SPT 5 tahun terakhir.
8. Daftar riwayat hidup.
9. Surat pernyataan belum pernah menjabat presiden/wapres dua periode.
10. Surat pernyataan setia pada Pancasila dan UUD 1945.
11. Surat pengadilan terkait rekam jejak pidana.
12. Ijazah dan surat tanda kelulusan.
13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang.
14. Surat kesediaan dicalonkan.
15. Surat pengunduran diri dari TNI/Polri/PNS.
16. Surat pengunduran diri dari BUMN/BUMD.

KPU menyebut dokumen ini mengandung informasi pribadi yang dilindungi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Alasan KPU Ambil Keputusan

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan, tidak ada pihak yang dilindungi oleh aturan tersebut. Menurutnya, keputusan ini selaras dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur batasan dokumen pribadi.

“Data pribadi seperti rekam medis, ijazah, hingga dokumen keuangan tidak bisa sembarangan dibuka. Kalau mau dipublikasikan, harus ada persetujuan atau putusan pengadilan,” kata Afif di Kompleks Parlemen, Senin (15/9).

KPU juga menyebut pembatasan ini mencegah “konsekuensi bahaya” bila dokumen disalahgunakan, terutama dalam masa pendaftaran calon.

Respons Istana: KPU Independen, Eksekutif Tak Bisa Campur

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyatakan Istana tidak akan mengintervensi keputusan KPU.

“Kan sudah jelas, KPU itu lembaga independen. Kami menghormati aturan mereka,” ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan posisi pemerintah yang tidak ingin mencampuri kewenangan penyelenggara pemilu.

DPR Pertanyakan Transparansi

Meski Istana bersikap netral, suara berbeda muncul dari Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, menilai dokumen termasuk ijazah capres – cawapres seharusnya terbuka untuk publik.

“Orang melamar kerja saja harus melampirkan CV dan ijazah. Masa calon presiden justru ditutup?” katanya.

Senada, anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut keputusan KPU tidak memiliki urgensi.

“Kenapa tiba-tiba ada aturan ini, padahal Pilpres 2029 masih jauh? Ijazah itu standar informasi yang seharusnya transparan,” tegas Doli.

Menurutnya, dokumen pendidikan dan rekam jejak capres adalah hak rakyat untuk mengetahui sosok pemimpin yang akan dipilih.

Pro-Kontra di Publik

Kebijakan KPU ini pun menuai pro-kontra di masyarakat.

• Pihak yang mendukung menilai aturan ini penting untuk melindungi data pribadi capres-cawapres dari potensi penyalahgunaan.
• Pihak yang menolak khawatir aturan ini justru mengurangi transparansi, terutama terkait isu keaslian ijazah yang pernah menjadi polemik dalam kontestasi politik sebelumnya.

Kontroversi ini diprediksi akan terus berlanjut, apalagi menjelang masa persiapan Pemilu 2029.

Apa Dampaknya untuk Pemilu?

Keputusan ini berpotensi menimbulkan tiga dampak utama:

1. Meningkatkan ketegangan politik – karena isu ijazah dan data pribadi sering dipakai lawan politik sebagai senjata kampanye.
2. Mengurangi kepercayaan publik – jika masyarakat menilai KPU tidak transparan, bisa muncul ketidakpuasan.
3. Menimbulkan perdebatan hukum – apakah kebijakan ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan pejabat publik.

Keputusan KPU menutup 16 dokumen termasuk ijazah capres – cawapres, termasuk ijazah, jelas memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, langkah ini sesuai aturan perlindungan data pribadi. Di sisi lain, publik dan DPR menuntut transparansi lebih, mengingat capres dan cawapres adalah pejabat publik yang dipilih rakyat.

Kontroversi ini kemungkinan besar akan terus dibahas di DPR dan masyarakat sipil. Apakah ke depan aturan ini diperlonggar atau tetap dipertahankan, akan sangat menentukan wajah keterbukaan politik Indonesia.

Baca Juga: Istana dan DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Prabowo Fokus Bentuk Komisi Reformasi Polri