JOSS.CO.ID, JOGJA – Suara desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera pecat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kian menguat. Kali ini, desakan datang dari Jaringan Gusdurian Jogja, Forum Cik Di Tiro, dan Aliansi Jogja Memanggil.
Dorongan itu muncul dalam acara doa bersama lintas agama untuk mengenang korban aksi unjuk rasa di Masjid Kampus UIN Sunan Kalijaga, Senin (8/9/2025).
Mereka menilai Kapolri gagal memimpin institusi Polri, sehingga terjadi berbagai tindakan represif terhadap massa aksi yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 1 September 2025.
Menurut inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki, pemerintah dan DPR RI selama ini hanya bersikap reaktif terhadap gelombang aksi unjuk rasa. Namun, akar masalah yang memicu kemarahan rakyat belum disentuh.
“Aksi yang berujung ricuh di berbagai daerah itu hanyalah hilirnya. Kami tidak akan lupa pada hulunya,” kata Masduki dalam pernyataannya.
Ia menegaskan, Kapolri dan para menteri yang bermasalah harus di pecat karena dianggap gagal menjaga demokrasi serta melindungi hak-hak warga negara.
Desakan itu muncul bersamaan dengan langkah Presiden Prabowo melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin (8/9/2025).
Dalam reshuffle tersebut, pucuk pimpinan di beberapa kementerian berganti, di antaranya:
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolhukam)
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI)
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
Selain itu, pemerintah juga membentuk Kementerian Haji yang langsung menjadi sorotan publik.
Namun, Prabowo tidak menyentuh posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Hal inilah yang memicu kekecewaan kelompok sipil di Jogja.
Selain mendesak pencopotan Kapolri, Gusdurian Jogja dan aliansinya menyuarakan sejumlah tuntutan lain, antara lain:
- Membebaskan semua demonstran, pejuang lingkungan, aktivis HAM, dan demokrasi yang ditangkap.
- Menegakkan supremasi hukum (rule of law) dan memberantas korupsi yang dinilai makin brutal.
- Memberikan jaminan sosial gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Mencabut berbagai fasilitas dan tunjangan bagi pejabat pemerintah serta anggota DPR yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Mereka juga menekankan perlunya reformasi Polri, termasuk menarik militer kembali ke barak dan mencabut UU TNI yang dianggap berpotensi mengancam demokrasi sipil.
Sejumlah tokoh menilai Kapolri gagal menjaga profesionalitas aparat. Tindakan represif dan penetapan aktivis sebagai tersangka provokator dipandang sebagai langkah yang justru menekan kebebasan berpendapat.
“Kapolri tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan represif. Demokrasi butuh ruang dialog, bukan intimidasi,” ungkap Masduki.
Hal senada disuarakan oleh perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, yang menyebut langkah aparat justru memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Gusdurian Jogja dan kelompok sipil lainnya mengajak masyarakat untuk tidak diam. Mereka menyerukan konsolidasi gerakan nasional agar prinsip demokrasi tetap terjaga.
“Ini momentum penting bagi masyarakat sipil untuk bersatu, mengawal demokrasi, dan menolak segala bentuk pelemahan hukum serta pelanggaran HAM,” kata salah satu koordinator Gusdurian.
Gerakan ini, menurut mereka, tidak hanya berfokus pada Jogja, tetapi juga akan menjalar ke berbagai daerah di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan untuk pecat Kapolri. Namun, reshuffle kabinet yang dilakukan disebut-sebut sebagai bagian dari strategi meredam gejolak politik dan sosial.
Pihak Istana juga belum menjawab tuntutan terkait reformasi Polri maupun pencabutan UU TNI.
Sementara itu, sejumlah pengamat politik menilai desakan ini bisa menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Prabowo yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Presiden RI.
Gelombang aksi unjuk rasa yang marak sejak 25 Agustus hingga awal September 2025 dipicu berbagai isu, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi, hingga dugaan pelemahan demokrasi.
Bentrok antara aparat dan massa kerap terjadi, termasuk di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jogja. Beberapa aktivis bahkan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan provokasi.
Tragedi korban jiwa di Masjid Kampus UIN Sunan Kalijaga menjadi salah satu simbol penderitaan rakyat yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Desakan dari Gusdurian Jogja, Forum Cik Di Tiro, dan Aliansi Jogja Memanggil mencerminkan kekecewaan publik terhadap kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Meski Presiden Prabowo telah melakukan reshuffle kabinet, langkah itu dinilai belum menyentuh akar persoalan, terutama terkait akuntabilitas aparat keamanan dan penegakan demokrasi.
Leave a Reply