JOSS.CO.ID, JAKARTA – Komisi XIII DPR RI menyatakan siap membahas usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait penyediaan lapangan khusus untuk demo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai usulan tersebut bisa dipertimbangkan. Menurutnya, gedung DPR merupakan simbol rumah rakyat sehingga terbuka untuk aspirasi publik.
“Halaman DPR ini kan rumah rakyat, ya silakan saja kalau ada usulan itu nanti kita bicarakan,” kata Andreas di kompleks parlemen, Senin (15/9/2025).
Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya mengusulkan agar setiap kantor pemerintahan menyediakan ruang khusus bagi massa aksi. Tujuannya, agar unjuk rasa dapat berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas publik maupun arus lalu lintas.
“Rakyat memang harus diberi tempat dan ruang. Negara berhak dan berkewajiban menyediakan ruang demokrasi bagi rakyat,” ujar Pigai.
Pigai menyebut, gedung-gedung pemerintahan dengan halaman luas, seperti DPR RI, bisa dijadikan pusat demokrasi. Sementara kantor dengan lahan terbatas dapat menyiapkan lokasi alternatif untuk demonstrasi.
Teknis yang Diusulkan
Pigai menjelaskan, area khusus demonstrasi di DPR idealnya mampu menampung 1.000–2.000 orang. Ia juga menekankan pentingnya peran pimpinan lembaga untuk menemui massa aksi secara langsung.
“Pada saat unjuk rasa, pimpinannya keluar untuk menerima mereka. Dan wajib menerima. Ke depan itu kita harus bisa punya peraturan untuk setiap pengunjuk rasa, pimpinan kantor atau perwakilan harus terima, jangan sampai close,” jelasnya.
Selain itu, ia menyarankan agar setiap aksi memiliki penanggung jawab resmi, termasuk pelaporan jumlah peserta, sehingga pengawasan keamanan lebih mudah dilakukan.
Belum Ajukan Resmi ke DPR
Meski demikian, Pigai menegaskan usulan ini belum disampaikan secara resmi kepada DPR.
“Belum (ke DPR). Namanya juga usulan. Ini usulan ya. Ini baru usulan,” ujarnya.
Respon DPR RI
Andreas Hugo Pareira menegaskan DPR terbuka terhadap masukan yang mendorong keteraturan dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap keputusan harus dibahas bersama seluruh fraksi dan komisi terkait.
“Intinya, bagaimana aspirasi masyarakat bisa tersampaikan tanpa mengganggu kepentingan umum,” ucap Andreas.
Konteks Lebih Luas
Usulan ini muncul di tengah meningkatnya intensitas demonstrasi di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa aksi bahkan menutup jalan utama hingga menimbulkan kemacetan panjang.
Dengan adanya lapangan khusus demonstrasi, pemerintah berharap aspirasi masyarakat tetap tersalurkan tanpa menimbulkan kericuhan di ruang publik.
Wacana penyediaan lapangan khusus demo di DPR RI masih sebatas gagasan, keputusan lebih lanjut menunggu pembahasan di Senayan. Namun, jika usulan ini direalisasikan, DPR RI berpotensi menjadi salah satu pusat demokrasi yang lebih terorganisir di Indonesia.
Leave a Reply