JOSS.CO.ID, BALI – Banjir melanda Bali pada Minggu (14/9/2025). Bencana tersebut menewaskan 18 orang, membuat 185 warga mengungsi, dan berdampak pada 659 jiwa di berbagai daerah.
Hingga Jumat (12/9/2025), tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap dua korban yang hilang. Banjir kali ini disebut sebagai salah satu peristiwa luar biasa dalam beberapa dekade terakhir di Pulau Dewata.
Selain curah hujan ekstrem, para ahli menilai alih fungsi lahan menjadi faktor utama yang memperburuk dampak banjir di Bali.
Menurut data akademis, Bali kehilangan 1.000 hektar sawah setiap tahun akibat konversi lahan menjadi vila, hotel, dan kondotel.
Ni Komang Pramudiasari dalam jurnal Pariwisata Menyempitkan Ruang Hijau: Dampak Ekspansi Villa Terhadap Keseimbangan Tata Guna Lahan di Bali (Undiksha) menegaskan bahwa alih fungsi lahan dipicu lonjakan harga tanah di sekitar destinasi wisata, lahan pertanian produktif berubah jadi akomodasi turis seperti vila dan condotel dan subak, sistem irigasi tradisional Bali yang diakui UNESCO, semakin terancam.
Sistem subak selama ratusan tahun menjadi benteng alami pengelolaan air, menjaga keseimbangan saat musim hujan dan kemarau. Hilangnya sawah berarti hilangnya fungsi resapan air, sehingga risiko banjir meningkat.
Ahli lingkungan menyebut, semakin luas alih fungsi lahan, semakin besar pula risiko bencana. Kondisi ini diperburuk dengan fakta bahwa luas hutan Bali kini kurang dari 30% total wilayah.
Jika ini terus berlanjut, bukan hanya banjir yang mengancam, tapi juga kekeringan saat musim kemarau karena hilangnya daerah resapan, krisis pangan lokal akibat berkurangnya lahan pertanian produktif dan rusaknya identitas budaya Bali, karena subak bukan hanya soal irigasi, tapi juga bagian dari sistem sosial dan religius masyarakat.
Pemerintah Provinsi Bali tidak tinggal diam. Dalam keterangan resmi, Pemprov menyatakan akan memperketat aturan alih fungsi lahan. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain menghidupkan kembali laman Tarubali, platform informasi tata ruang untuk pengendalian pemanfaatan lahan, menyelesaikan Peraturan Gubernur tentang tata cara pengendalian alih fungsi dan kepemilikan lahan produktif dan menyesuaikan pembangunan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) agar lebih berkelanjutan.
Pemprov menegaskan, tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga keseimbangan antara pariwisata, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat lokal.
Banjir Bali tidak hanya jadi isu nasional, tapi juga mendapat perhatian dunia. Banyak media asing menyoroti paradoks Bali: destinasi wisata kelas dunia yang kini terancam oleh eksploitasi lahan berlebihan.
Lembaga internasional seperti UNESCO juga mengingatkan agar Bali melindungi sistem subak yang sejak 2012 masuk dalam daftar warisan dunia.
Para pakar mengingatkan, tanpa perubahan kebijakan, Bali bisa menghadapi bencana lebih besar di masa depan. Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain moratorium pembangunan vila baru di kawasan penyangga sawah produktif, revitalisasi subak dengan dukungan teknologi modern, edukasi masyarakat agar sadar pentingnya menjaga sawah dan hutan dan diversifikasi pariwisata ke arah ekowisata yang lebih ramah lingkungan.
Jika solusi ini dijalankan, Bali bisa tetap menjadi magnet wisata dunia tanpa harus mengorbankan lingkungan dan budaya.
Banjir Bali 2025 adalah alarm keras bagi semua pihak. Hilangnya 1.000 hektar sawah tiap tahun demi pembangunan vila bukan sekadar masalah tata ruang, melainkan ancaman serius bagi lingkungan, budaya, dan masa depan Pulau Dewata.
Masyarakat dan pemerintah perlu bergerak cepat agar tragedi serupa tidak terulang. Bali tidak boleh hanya jadi “pulau vila,” tapi tetap harus dikenal sebagai tanah yang subur, lestari, dan kaya budaya.
Leave a Reply