JOSS.CO.ID, Blora – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menekankan pentingnya verifikasi dan validasi aktivitas sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora. Pernyataan ini disampaikan usai terjadinya kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, yang menewaskan tiga orang dan melukai dua warga lainnya.
“Tragedi ini harus menjadi pelajaran. Pemerintah daerah bersama instansi terkait wajib meningkatkan pengawasan agar tidak ada lagi aktivitas ilegal yang mengancam keselamatan warga,” kata Taj Yasin saat meninjau lokasi kebakaran, Jumat (22/8).
Ia menegaskan bahwa verifikasi dibutuhkan untuk memastikan legalitas setiap sumur minyak.
“Jangan sampai ada aktivitas yang tidak jelas izinnya, lalu membahayakan masyarakat. Verifikasi itu penting agar jelas mana sumur resmi dan mana yang ilegal,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah fokus pada pemadaman api, evakuasi warga, dan pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut terkait kandungan gas di sekitar area agar tidak menimbulkan risiko baru.
Taj Yasin juga menyoroti fenomena pasca terbitnya Permen ESDM Nomor 14/2025. Dari total 4.134 sumur minyak rakyat di Jawa Tengah, muncul banyak pengajuan verifikasi baru. Namun, ia menegaskan bahwa aturan tersebut hanya berlaku untuk sumur eksisting, bukan untuk pembangunan sumur baru.
“Setelah aturan baru keluar, banyak warga salah paham. Mereka mengira bisa membuat sumur baru, padahal regulasi hanya untuk sumur yang sudah ada. Maka, semua pengajuan baru kami tahan sementara sampai ada kejelasan,” jelasnya.
Selain soal minyak, Wagub Jateng juga menyoroti keterbatasan air bersih dan kondisi tanah di sekitar lokasi kebakaran yang memperburuk situasi. Menurutnya, persoalan di Blora bukan hanya soal energi, tetapi juga menyangkut keselamatan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap mendukung langkah Pemkab Blora dalam menertibkan aktivitas pengeboran ilegal. Taj Yasin juga mendorong hadirnya regulasi lebih tegas serta alternatif ekonomi bagi warga agar tidak lagi bergantung pada praktik berisiko tersebut.
Leave a Reply