JOSS.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR. Klarifikasi ini disampaikan usai viral kabar di media sosial yang menyebut gaji anggota DPR naik hingga Rp3 juta per hari atau setara Rp90 juta per bulan. Puan menjelaskan bahwa yang terjadi hanyalah penyesuaian fasilitas berupa skema rumah dinas.
“Nggak ada kenaikan (gaji, red.), hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja,” kata Puan Maharani di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/8/2025), selepas mengikuti Upacara Penurunan Bendera.
Latar Belakang Perubahan Skema Rumah Dinas DPR
Isu ini muncul setelah adanya kebijakan baru bagi anggota DPR RI periode 2024–2029. Mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan (RJA) dan sebagai gantinya diberikan tunjangan uang rumah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh anggota DPR. “Semua diperlakukan sama sehingga semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu Pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara,” ungkap Indra saat meninjau RJA DPR RI Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Adapun Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang diteken pada 25 September 2024, menjadi dasar penyerahan kembali rumah jabatan anggota DPR. Dalam surat itu, baik anggota DPR terpilih maupun yang tidak, diminta mengembalikan rumah dinas masing-masing.
Tunjangan Rumah untuk Efektivitas Tugas Wakil Rakyat
Puan Maharani menilai tunjangan rumah ini bermanfaat bagi anggota dewan, khususnya yang baru menjabat. Menurutnya, fasilitas ini bisa dipakai untuk menunjang kerja-kerja wakil rakyat, termasuk ketika menerima konstituen dari daerah pemilihan (dapil).
“Setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari dapil datang dan lain-lain sebagainya,” jelas Puan.
Kebijakan tunjangan rumah dinas juga berlaku untuk anggota DPR yang sudah memiliki rumah pribadi di Jakarta. Dengan begitu, seluruh anggota tetap mendapatkan perlakuan yang sama terkait hak fasilitas.
Perbandingan Gaji dan Tunjangan DPR
Berdasarkan informasi yang beredar, isu kenaikan gaji DPR menjadi Rp3 juta per hari menimbulkan kontroversi publik. Padahal, menurut Puan, yang berubah hanyalah skema rumah dinas. Artinya, gaji pokok anggota DPR tetap sama sesuai regulasi yang berlaku.
Dalam praktiknya, kompensasi rumah dinas ditambahkan sebagai tunjangan, bukan kenaikan gaji. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa isu kenaikan gaji Rp90 juta per bulan tidak benar.
Reaksi Publik dan Transparansi Kebijakan
Viralnya isu ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap kesejahteraan pejabat negara. Publik menilai kebijakan tunjangan rumah dinas perlu dijalankan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Langkah klarifikasi dari Puan Maharani diharapkan bisa menenangkan publik. Sebab, dengan adanya kejelasan ini, masyarakat tahu bahwa anggaran negara tidak digunakan untuk menaikkan gaji wakil rakyat, melainkan untuk menyesuaikan fasilitas perumahan.
Tentang Tunjangan Rumah DPR
Anggota DPR periode 2024–2029 sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan seperti periode sebelumnya. Kebijakan ini berlaku setelah adanya keputusan pengembalian seluruh rumah jabatan DPR kepada pemerintah sejak 25 September 2024. Dengan begitu, wakil rakyat tidak bisa lagi menempati rumah dinas yang selama ini disediakan negara.
Sebagai pengganti, setiap anggota DPR diberikan tunjangan rumah dinas. Pemberian tunjangan ini bukan berarti ada kenaikan gaji, melainkan bentuk kompensasi dari fasilitas yang sudah tidak ada lagi. Menurut Sekretariat Jenderal DPR, seluruh anggota dewan mendapat perlakuan sama terkait tunjangan rumah, kecuali pimpinan DPR yang telah disediakan rumah dinas langsung oleh Sekretariat Negara.
Puan Maharani menjelaskan bahwa tunjangan rumah tersebut juga memiliki fungsi penting bagi para anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. Fasilitas ini bisa digunakan untuk menunjang aktivitas kedewanan, termasuk ketika menerima tamu konstituen yang datang dari daerah pemilihan masing-masing. Dengan skema baru ini, anggota DPR tetap dapat menjalankan perannya dengan efektif tanpa harus kehilangan sarana tempat tinggal resmi.
Leave a Reply