DPR Hanya Terima Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan Hingga Oktober 2025
Joss.co.id, Jakarta– Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa anggota Dewan hanya menerima tunjangan rumah Rp50 juta per bulan hingga Oktober 2025. Setelah itu, dana tersebut tidak lagi tercatat dalam daftar gaji dewan periode 2024–2029.
“Jadi setelah Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima, tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Klarifikasi Dasco Soal Polemik Publik
Menurut Dasco, tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan hanya diberikan selama 12 bulan kepada setiap anggota DPR. Dana tersebut dipakai untuk menyewa rumah kontrakan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang sudah tidak tersedia.
“Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas,” jelasnya.
Dengan demikian, anggota DPR yang dilantik sejak Oktober 2024 hanya menikmati tunjangan hingga Oktober 2025. Mulai November 2025, angka Rp50 juta itu tidak lagi tercantum dalam slip gaji.
Kenapa Hanya Satu Tahun?
Dasco menjelaskan bahwa anggaran untuk tunjangan rumah tidak cukup jika diberikan sekaligus di awal masa jabatan. Karena itu, mekanismenya dibuat dengan cara diangsur selama satu tahun.
“Karena anggarannya tak cukup diberikan sekaligus, jadi diangsur setahun,” katanya.
Adapun besaran Rp50 juta per bulan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang mengacu pada hitungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Nilai itu dianggap cukup untuk membiayai kontrak rumah selama lima tahun masa jabatan anggota dewan.
Tunjangan Rp50 Juta untuk Sewa 5 Tahun
Dalam keterangannya, Dasco menegaskan kembali bahwa tunjangan satu tahun sebenarnya diperuntukkan bagi kebutuhan kontrak lima tahun.
“Jadi jelas ya bahwa itu (tunjangan satu tahun) adalah untuk sewa selama 5 tahun,” tegasnya.
Dengan begitu, meski anggota DPR hanya menerima Rp50 juta selama 12 bulan, dana itu diproyeksikan untuk dipakai membayar kontrakan rumah sepanjang masa jabatan 2024–2029.
Reaksi Publik dan Polemik
Pernyataan soal tunjangan rumah ini sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Banyak warga yang menilai angka Rp50 juta per bulan terlalu besar, apalagi jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat.
Di media sosial, warganet sempat mempertanyakan transparansi penggunaan dana serta efektivitas kebijakan ini. Namun, dengan klarifikasi terbaru, Dasco berharap polemik bisa mereda karena mekanismenya sudah dijelaskan secara detail.
Dampak terhadap Anggota DPR
Dengan skema baru ini, anggota DPR periode 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka diberi kebebasan untuk menyewa rumah sendiri menggunakan dana tunjangan yang diterima selama satu tahun.
Namun, setelah Oktober 2025, anggota dewan harus mengatur sendiri keuangan mereka untuk melanjutkan kontrak rumah hingga akhir masa jabatan.
Respons Pemerintah dan Mekanisme Anggaran
Dasco menegaskan bahwa angka Rp50 juta bukan hasil keputusan DPR sendiri, melainkan sudah melalui proses di Kementerian Keuangan. Sekretariat Jenderal DPR RI menghitung kebutuhan penyewaan rumah, lalu anggaran diputuskan oleh Menteri Keuangan.
Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan aturan keuangan negara dan tidak membebani APBN secara berlebihan.
Perbandingan dengan Fasilitas Sebelumnya
Sebelumnya, anggota DPR mendapatkan fasilitas rumah dinas selama menjabat. Namun, sejak periode 2024–2029, kebijakan tersebut dihentikan. Alhasil, anggota dewan hanya menerima tunjangan rumah dalam bentuk uang selama satu tahun.
Kebijakan baru ini dipandang sebagai langkah efisiensi anggaran. Meski demikian, masih ada perdebatan apakah nominal Rp50 juta per bulan wajar atau perlu dikaji ulang.
Dari klarifikasi terbaru, dapat disimpulkan bahwa tunjangan rumah Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR hanya berlangsung dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Setelah itu, tidak ada lagi tunjangan serupa, dan anggota dewan harus melanjutkan kontrak rumah menggunakan dana pribadi.
Meski sempat menuai polemik, Dasco menegaskan bahwa skema ini adalah hasil keputusan bersama dengan Kementerian Keuangan berdasarkan perhitungan Sekretariat Jenderal DPR.
Leave a Reply