JOSS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah memastikan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) tahun 2026 akan lebih selektif. Kebijakan ini tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang menetapkan kebutuhan ASN berdasarkan prinsip zero atau minus growth.
Mengacu pada Nota Keuangan RAPBN 2026 yang dipublikasikan Kementerian Keuangan, belanja pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola birokrasi yang efisien. Pemerintah menetapkan alokasi belanja pegawai kementerian dan lembaga sebesar Rp356,99 miliar, yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai capaian reformasi birokrasi.
Belanja pegawai tahun depan akan difokuskan pada empat hal utama:
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui digitalisasi.
2. Melanjutkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan layanan publik yang profesional, berkualitas, dan berintegritas.
3. Menjaga daya beli aparatur negara sekaligus meningkatkan kualitas belanja pegawai.
4. Menentukan kebutuhan ASN dengan memperhitungkan formasi yang diperlukan dan jumlah pensiun, berpedoman pada skema zero atau minus growth.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, pihaknya akan membahas lebih lanjut kebijakan ini bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan MenPAN-RB Rini Widyantini.
“Penentuan jumlah formasi ASN dilakukan berdasarkan usulan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Mereka yang mengetahui kebutuhan sebenarnya,” ujar Zudan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Zudan menegaskan bahwa hingga kini pemerintah belum menerapkan skema single salary atau penggajian tunggal sebagaimana diatur dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.
“Skema gaji ASN masih sama dengan yang berlaku saat ini,” pungkasnya.
Leave a Reply