JOSS.CO.ID, Jakarta – Anggota DPR RI kembali menjadi sorotan setelah terungkap menerima berbagai fasilitas dan tunjangan besar di luar gaji pokok. Besaran pendapatan itu bahkan bisa berkali-kali lipat dibanding gaji pokok bulanan.
Pada periode 2024–2029, setiap anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas. Jika ditotal, seorang anggota DPR dapat membawa pulang lebih dari Rp100 juta setiap bulan. Jumlah tersebut belum termasuk dana kunjungan daerah pemilihan (dapil) maupun uang reses.
Berbagai fasilitas mewah ini menuai kritik keras dari masyarakat. Banyak pihak menilai, tidak pantas wakil rakyat menerima tunjangan besar ketika kondisi ekonomi rakyat masih sulit.
Masyarakat juga mempertanyakan tunjangan lain yang diterima anggota DPR, mulai dari tunjangan beras, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, peningkatan fungsi, hingga uang listrik dan telepon.
Zifa (24), seorang guru SMA di Jakarta Barat, menyebut tunjangan DPR sangat memprihatinkan. Ia membandingkan besarnya tunjangan dewan dengan gaji guru yang masih jauh dari layak.
“Kita sebagai guru merasa sakit hati. Gaji guru banyak yang bahkan belum mencapai Rp50 ribu per hari. Kondisi rakyat jauh lebih memprihatinkan dibanding anggota DPR,” kata Zifa dikutip dari CNNIndonesia.com, pada Jumat (22/8).
Sebagai tenaga pendidik, Zifa mengaku kecewa. Menurutnya, perjuangan kuliah hingga menempuh program profesi guru (PPG) tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima. Sementara anggota DPR bisa menikmati gaji dan tunjangan besar tanpa kerja keras yang sepadan.
“Harusnya DPR lebih bijak membuat kebijakan untuk rakyat, bukan justru membebani rakyat sebagai tulang punggung negara,” ujarnya.
Zifa juga menyoroti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya kurang tepat sasaran. Ia menilai pendidikan gratis dan penciptaan lapangan kerja jauh lebih mendesak dibanding pemberian makanan bergizi.
“Enggak semua murid butuh makanan bergizi, yang mereka butuhkan adalah pendidikan gratis. Orang tua juga butuh lapangan kerja agar bisa menyekolahkan anaknya dengan layak,” jelasnya.
Menurut Zifa, pemerataan pendidikan masih timpang antara Jakarta dan daerah. Ia menyarankan agar anggaran tunjangan DPR dan pejabat dialihkan untuk pendidikan.
“Pemerintah seharusnya lebih peduli dengan kondisi masyarakat, bukan malah menaikkan gaji DPR,” tegasnya.
Leave a Reply