Keir Starmer Nilai Rencana Israel Kuasai Gaza Sebagai Langkah Keliru, Australia Serukan Gencatan Senjata

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. (Foto: istimewa)

JOSS.CO.ID, Jakarta – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengkritik keras keputusan Israel yang berencana mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza. Ia menilai langkah tersebut merupakan kesalahan strategis yang justru memperburuk konflik yang telah berlangsung lama.

“Rencana ini tidak akan menyelesaikan konflik Palestina. Justru bisa memperpanjang kekerasan dan gagal membebaskan sandera Hamas,” ujar Starmer, dikutip dari Reuters, Jumat (8/8).

Starmer mendesak pemerintah Israel untuk mempertimbangkan ulang rencana tersebut demi mencegah pertumpahan darah lebih lanjut di Gaza. Ia juga memperingatkan bahwa pengambilalihan secara militer hanya akan memperdalam penderitaan warga sipil.

Australia pun menyuarakan sikap serupa. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menegaskan bahwa solusi militer bukanlah jalan keluar.

“Australia menyerukan kepada Israel untuk tidak melanjutkan rencana ini karena hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza,” ujarnya dalam pernyataan resmi kepada media, Jumat (8/8).

Sebelumnya, Kabinet Israel dilaporkan telah menyetujui rencana pengambilalihan Kota Gaza dalam sebuah pertemuan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengajukan rencana tersebut di tengah tekanan politik dari sekutu sayap kanannya.

Namun, rencana ini menuai penolakan dari internal militer. Panglima Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Jenderal Eyal Zamir, dilaporkan telah menentang langkah tersebut karena dikhawatirkan dapat membahayakan nyawa para sandera yang masih berada di Gaza.

Dalam wawancara dengan Fox News Channel, Netanyahu menyampaikan bahwa Israel berniat menguasai Gaza untuk kepentingan keamanan, namun tidak ingin mengelola wilayah itu secara permanen.

“Kami tidak ingin menduduki Gaza, tetapi ingin memastikan perimeter keamanannya,” kata Netanyahu.

Ia juga menyebut bahwa setelah operasi militer selesai, pengelolaan Gaza akan diserahkan kepada negara-negara Arab. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai negara mana yang akan terlibat ataupun mekanisme pengelolaan tersebut.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*