JOSS.CO.ID, PATI – Rencana unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Pati yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2025 akhirnya resmi dibatalkan.
Ahmad Husein, inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), memastikan dirinya menarik diri dari gerakan tersebut. Ia bahkan menegaskan telah berdamai dengan Bupati Pati Sudewo dan tidak lagi menuntut pemakzulan.
“Sudah batal, saya sudah tidak berkecimpung di sana lagi dan masyarakat sudah saya kasih tahu, 25 batal,” ungkap Husein saat dikonfirmasi, Selasa (19/8/2025).
Sebelumnya, Husein sempat mengumumkan bakal menggelar aksi akbar dengan target mendatangkan 50 ribu orang untuk menekan DPRD Pati agar menuntaskan pembahasan Pansus Hak Angket.
Dalam rencana itu, ia menyebut akan menggunakan nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Namun, sehari setelah pengumuman tersebut, Husein justru membatalkannya.
Ia menyebut alasan utamanya karena melihat gerakan mulai ditunggangi kepentingan politik.
“Pertimbangannya, semakin saya lihat, orang-orang itu semakin melenceng jauh. Kayak-kayak ditunggangi politik. Kalau saya dari awal riil dari masyarakat,” jelasnya.
Husein mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah dirinya melakukan panggilan video dengan Bupati Sudewo pada Selasa pagi.
“Betul, saya tadi video call-an sama Pak Bupati. Pertama, saya dulu yang menghubungi, kemudian saya ditelepon Pak Bupati. Beliau posisi lagi di kantor,” ujar Husein.
Menurutnya, dalam percakapan tersebut, aspirasi masyarakat yang ia bawa sudah diterima langsung oleh Bupati.
“Aspirasi saya diterima Bupati dari bawah, ibaratnya Kepala Desa, saya suruh tekan Bupati agar pembangunannya maksimal. Biar pembangunan itu tahun ini membangun, tahun depan dana desanya buat yang lain,” imbuhnya.
Setelah komunikasi dengan Bupati, Husein menegaskan dirinya tidak lagi menuntut Sudewo untuk lengser. Ia menyebut Sudewo sudah menunjukkan sikap terbuka dengan menerima masukan masyarakat.
“Saya secara pribadi sudah tidak ada tuntutan Sudewo lengser. Kalau saya dari awal kan memang dari masyarakat, tidak ada tunggangan politik,” tegasnya.
Meski begitu, ia enggan menyebut dirinya keluar dari AMPB. Ia justru mengklaim sebagai pencetus nama aliansi tersebut dan berencana mengurus legalitas organisasi.
“Tapi saya sudah tidak terlibat dengan gerakan yang masih berjalan sekarang. Saya sama Pak Sudewo sekarang baik-baik saja,” ujarnya.
Dengan sikap barunya, Husein menyatakan dirinya sudah melepaskan diri dari kelompok yang masih mengawal Pansus Hak Angket di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati.
“Saya dan massa saya sudah melepaskan diri dari mereka,” katanya.
Ia juga meminta maaf kepada masyarakat yang sebelumnya sudah mendukung rencana aksi pada 25 Agustus.
“Intinya mohon maaf pada masyarakat. Masyarakat Pati Timur Bersatu menyatakan 25 batal demo,” ucapnya.
Husein menyadari bahwa keputusan ini bisa memicu tudingan negatif, termasuk dugaan menerima suap dari pihak tertentu. Namun, ia menegaskan tidak ambil pusing dengan tuduhan tersebut.
“Biarin saja, besok kelihatan (apakah saya disuap atau tidak). Wong omahku yo elek wae kok,” tandasnya.
Sebelumnya, dinamika politik di Pati memanas setelah muncul dorongan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo melalui mekanisme Pansus Hak Angket DPRD.
Gerakan massa yang dipelopori AMPB bahkan sempat menandatangani perjanjian dengan Polresta Pati untuk menunda aksi hingga proses Pansus selesai. Namun, Ahmad Husein kemudian mencoba menginisiasi gelombang aksi baru sebelum akhirnya membatalkan.
Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya tarik ulur kepentingan antara masyarakat, kelompok aliansi, dan elit politik lokal.
Dengan batalnya aksi besar 25 Agustus, ketegangan politik di Pati diprediksi mereda sementara waktu. Namun, kelompok lain yang masih mendukung jalannya Pansus Hak Angket dipastikan tetap melanjutkan agenda mereka.
Sementara itu, publik menunggu perkembangan dari DPRD apakah pembahasan pemakzulan Bupati Sudewo akan terus berlanjut atau mereda seiring perdamaian antara Husein dan Sudewo.
Pembatalan demo besar 25 Agustus 2025 oleh Ahmad Husein menjadi titik balik penting dalam dinamika politik lokal Pati. Keputusan ini menunjukkan adanya kompromi antara inisiator gerakan rakyat dengan Bupati Sudewo.
Meski begitu, jalan panjang proses politik di DPRD masih terbuka, dan publik akan menilai apakah gerakan serupa akan muncul kembali di masa depan.
Leave a Reply