AHY Soroti Kualitas Listrik Indonesia, Dorong Transisi Energi dan Investasi Hijau

JOSS.CO.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa meski hampir seluruh masyarakat telah menikmati akses listrik, kualitas layanan masih menghadapi tantangan serius. AHY menyebutkan, saat ini 99,83% penduduk Indonesia sudah teraliri listrik, sebuah capaian besar bagi negara kepulauan.

Namun, di balik keberhasilan itu, masyarakat masih mengalami pemadaman listrik rata-rata lebih dari lima jam per tahun. Kondisi ini, menurut AHY, membuktikan kualitas listrik nasional belum merata.

“Kualitas listrik kita masih belum merata. Rumah tangga masih mengalami pemadaman lebih dari lima jam per tahun. Produktivitas listrik juga rendah, hanya menyumbang kurang dari 2% pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar AHY dalam PYC International Energy Conference (IEC) 2025, Sabtu (23/8).

Lebih jauh, AHY menekankan pentingnya transisi energi menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi untuk transisi energi ini mencapai lebih dari US$ 1 triliun atau sekitar Rp 1,63 kuadriliun dalam 30 tahun ke depan.

“Biaya transisi energi memang besar, tetapi jika tidak dilakukan, dampaknya akan jauh lebih mahal,” tegas AHY.

Selain itu, subsidi energi yang mencapai Rp6,7 triliun pada 2023 dinilai membebani anggaran negara. Karena itu, strategi pembiayaan baru diperlukan. Pemerintah mendorong peran sektor swasta, lembaga keuangan, hingga investor internasional melalui mekanisme inovatif, seperti blended finance, jaminan kredit, viability gap funding, hingga obligasi hijau.

Menurut AHY, transparansi dan disiplin dalam kerangka keuangan menjadi kunci untuk mengurangi risiko serta menarik minat investasi hijau.

“Kita butuh arsitektur keuangan baru yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi kenyataan yang dapat diinvestasikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, transisi energi bukan sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan ekonomi, sosial, dan geopolitik. Pemerintah pun menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas dalam RPJMN 2025–2029, khususnya di sektor infrastruktur dan investasi publik.