Wamentan Sudaryono Kecam Pemalsuan Pupuk: Zalim dan Ancam Ketahanan Pangan

JOSS.CO.ID, Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa praktik pemalsuan pupuk harus diberantas karena merugikan petani dan membahayakan ketahanan pangan nasional. Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (17/7/2025), ia menyebut tindakan ini sebagai bentuk kezaliman terhadap rakyat kecil.

“Memalsukan pupuk itu zalim, sangat zalim! Ini bukan hanya soal kandungan nutrisi, tapi juga menghancurkan harapan dan kerja keras petani selama satu musim tanam,” ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.

Ia menilai pemalsuan pupuk sebagai tindakan jahat yang menyasar kelompok rentan seperti petani. Menurutnya, di era pemerintahan Presiden Prabowo, kejahatan terhadap rakyat kecil tidak akan dibiarkan.

“Kalau ribuan bahkan jutaan petani jadi korban pupuk palsu, kerugian bisa tembus triliunan rupiah. Ini bukan sekadar kerugian ekonomi, tapi ancaman nyata terhadap program swasembada pangan Presiden,” tegasnya.

Sudaryono yang juga merupakan anak seorang petani menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas langkah tegas menindak kasus pemalsuan pupuk. Ia menilai upaya penegakan hukum sangat penting agar petani bisa bekerja dengan aman dan nyaman.

“Terima kasih jajaran Polri. Ini langkah penting demi melindungi petani dan menjaga rantai produksi pangan tetap berjalan,” tambahnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan untuk menghapus peredaran pupuk ilegal dari hulu ke hilir.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkapkan temuan lima jenis pupuk palsu yang merugikan petani secara nasional hingga Rp3,2 triliun. Ia menyoroti bahwa sebagian besar petani membeli pupuk dengan dana pinjaman dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga risiko gagal panen akibat pupuk palsu dapat menyebabkan kebangkrutan massal.

“Baru ditemukan lima jenis pupuk palsu, potensi kerugian petani sudah mencapai Rp3,2 triliun. Ini sangat meresahkan,” kata Mentan Amran di Makassar, Sabtu (12/7).