JOSS.CO.ID, Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menegaskan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan di daerah dengan memperkuat kerja sama lintas sektoral. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mempercepat penurunan angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama.
Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK), menyampaikan bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat.
“Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Perlu sinergi antara pemerintah, tokoh agama, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, dan lembaga keuangan untuk menyatukan visi dan merumuskan solusi terbaik,” ujar Balgis, Rabu (2/7/2025).
Ia menyebut bahwa Pemkot Pekalongan telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, bantuan modal usaha, dan alokasi anggaran khusus untuk mendukung warga miskin.
“Melalui kolaborasi aktif semua pihak, kami optimis upaya penanggulangan kemiskinan bisa lebih efektif di masing-masing lingkungan. Kolaborasi adalah kunci keberhasilan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Riset dan Inovasi Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo, menyampaikan bahwa meskipun angka kemiskinan 2024 menurun menjadi 6,71 persen dari 6,81 persen pada 2023, penurunannya masih tergolong lambat.
“Target kami pada 2025 adalah menurunkan angka kemiskinan hingga menyentuh sedikit di atas 5 persen. Namun, dengan jumlah warga miskin yang masih mencapai 18 ribu jiwa, dibutuhkan pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Menurut Cayekti, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah turun langsung ke lapangan, namun tantangannya kini adalah penyempurnaan strategi, termasuk akurasi data dan efektivitas program di tingkat masyarakat.
Leave a Reply