Pemerintah Siapkan Perpres Penertiban Truk ODOL, Biaya Logistik Diperkirakan Naik

JOSS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penertiban truk over dimension and over load (ODOL) yang dijadwalkan terbit pada Agustus 2025. Kebijakan zero ODOL ini dinilai dapat berdampak pada peningkatan biaya logistik nasional, yang saat ini tercatat sebesar 14 persen menurut Bappenas.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), M. Akbar Djohan menyebut bahwa penerapan regulasi ODOL tidak bisa dihindari, meski akan berpengaruh pada biaya distribusi barang.

“Memang belum kami hitung detail dampak ekonominya, tapi sudah pasti akan terjadi kenaikan biaya,” ungkap Akbar saat ditemui di Jakarta, Rabu (2/7).

Namun, ia menekankan bahwa penertiban ODOL tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi. Menurutnya, aspek keselamatan pengguna jalan jauh lebih krusial. Oleh karena itu, pelaku logistik tetap mendukung kebijakan ini asal dilakukan secara bertahap dan didukung ketersediaan moda transportasi alternatif.

“Harus ada shifting moda transportasi logistik, misalnya dari jalan raya ke kereta api atau kapal pengangkut logistik,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menyediakan kapal short shipping untuk memindahkan muatan berat yang rawan ODOL ke jalur laut.

Akbar juga menyoroti anggaran pemeliharaan jalan yang mencapai Rp 47 triliun. Dana tersebut, menurutnya, lebih baik dialihkan untuk pengadaan armada logistik yang sesuai standar.

Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan peningkatan sanksi bagi pelanggar ODOL. Rencana tersebut akan dimasukkan ke dalam draf Peraturan Presiden ODOL sebagai landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak di lapangan.

“Kalau para pemangku kepentingan menyetujui, kami akan dorong sanksi lebih berat bagi pelanggar,” tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/6).

Suntana juga menilai bahwa sosialisasi ke pelaku industri merupakan langkah penting untuk menyukseskan kebijakan zero ODOL. Kementerian Perhubungan akan menggandeng Korlantas di wilayah industri seperti Jawa Timur dan Jawa Barat untuk melakukan edukasi kepada pengemudi, penyedia jasa logistik, serta produsen kendaraan angkutan.