Lulus PPPK Tapi Belum Ditempatkan, Guru di Jateng Terpaksa Jualan Cilok

Lulus PPPK Tapi Belum Ditempatkan, Guru di Jateng Terpaksa Jualan Cilok

JOSS.CO.ID, – Lulus PPPK tapi belum ditempatkan, inilah kenyataan pahit yang dihadapi oleh 1.411 guru di Jawa Tengah. Meski telah dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak tahun 2021, mereka hingga kini belum mendapatkan kepastian penempatan.

Alih-alih mengajar di ruang kelas, justru jadi ujian berat sebagian dari mereka kini terpaksa menjadi penjual cilok, tukang parkir, hingga pekerja serabutan demi tetap bertahan.

FGPS Desak Pemerintah Bertindak Cepat

Forum Guru Prioritas Swasta (FGPS), yang tergabung dalam Forum R1D (dulu P1), mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menuntaskan proses pengangkatan para guru yang telah lulus seleksi.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah pada Kamis (17 Juli 2025).

Ketua FGPS, Rina Dewi Astuti, mengungkapkan bahwa mereka telah tiga kali melakukan audiensi—mulai dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), hingga DPRD Jateng.

Namun jawaban yang selalu diterima adalah: “Menunggu juknis dari pusat.”

“Padahal kami sudah lulus sejak 2021, tetapi tidak mendapat penempatan karena terbatasnya formasi. Saat kami audiensi ke Kemenpan, BKN, hingga Bapak Muhammad Toha dari Komite II DPD RI, semuanya sepakat bahwa pengusulan ada di tangan daerah,” – ungkap Rina usai audiensi, Kamis (17/7/25).

Menunggu Bertahun-Tahun, Nasib Guru Terombang-Ambing

Rina menyebut, saat ini ada 1.411 guru yang sudah empat tahun menunggu kepastian. Ironisnya, beberapa dari mereka bahkan diberhentikan dari sekolah swasta setelah diketahui telah lulus seleksi PPPK.

“Ada guru yang tinggal satu tahun lagi pensiun. Usia kami kebanyakan di atas 35, karena saat itu CPNS tidak bisa dilamar bagi usia di atas itu. Sekarang kami seperti tidak dianggap, padahal kami sudah lulus passing grade,”– tambahnya.

DPRD: Negara Harus Hadir dan Memberi Kepastian

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Zainuddin, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan para guru. Ia menegaskan bahwa rekrutmen satu juta guru PPPK pada 2021 tidak boleh hanya jadi janji kosong.

“Kebijakan negara harus punya kepastian hukum. Kalau sudah lulus, harusnya langsung diangkat. Aneh kalau formasi baru dibuka, tapi yang lama belum dibereskan. Negara harus hadir dan menjamin keadilan,” – tegas Zainuddin.

Menurutnya, audiensi ini menjadi alarm keras bahwa persoalan pengangkatan guru honorer lulus PPPK belum selesai dan perlu segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.