JOSS.CO.ID, Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Ia meminta seluruh kepala daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas terkait di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).
“Saya minta kepala daerah memeriksa langsung apakah jajarannya benar-benar melaksanakan program pengendalian inflasi,” ujar Tomsi saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Tomsi menyampaikan bahwa pengendalian inflasi tak bisa lagi mengandalkan metode lama. Diperlukan strategi yang kolaboratif, terencana, dan responsif terhadap dinamika harga di pasar. Data mingguan bulan Juli menunjukkan adanya peningkatan harga pada sejumlah bahan pokok, seperti bawang merah, cabai rawit, beras, telur, dan daging ayam ras.
“Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga bawang merah naik dari 251 menjadi 260 kabupaten/kota,” ungkapnya. Ia juga menyoroti tingginya harga telur di wilayah Indonesia Timur yang menembus Rp3.000 per butir.
Meski begitu, harga bawang putih dinilai relatif stabil dalam setahun terakhir. Namun, Tomsi tetap meminta agar harga komoditas tersebut ditekan lebih rendah, idealnya di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk segera menganalisis faktor penyebab inflasi secara akurat. Tomsi mengimbau adanya sinergi antara Pemda dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengidentifikasi komoditas pemicu inflasi berdasarkan data objektif.
Dalam rapat tersebut, Tomsi juga membeberkan daerah dengan inflasi tertinggi seperti Sukabumi, Yogyakarta, dan Tegal, serta daerah dengan inflasi terendah seperti Pangkal Pinang, Jambi, Pontianak, dan Gorontalo. Dari total wilayah yang dipantau, tercatat 99 daerah mengalami inflasi di atas rata-rata nasional.
“Kepala daerah harus menelaah penyebab kenaikan harga. Bila daerah sekitar bisa mengendalikan harga, berarti masalahnya ada pada kualitas sumber daya manusianya,” tegas Tomsi.
Ia mendorong Pemda untuk menjalankan langkah konkret seperti operasi pasar murah, memperkuat koordinasi antarwilayah produsen dan konsumen, serta memanfaatkan APBD untuk membantu biaya distribusi bahan pokok.
“Kalau daerah sudah tahu menjadi langganan naik harga cabai atau bawang, segera lakukan intervensi. Itulah bentuk tanggung jawab seorang pejabat terhadap warganya,” katanya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi BPS Pudji Ismartini, Dirjen PKP Imran, Plt Deputi KSP Edy Priyono, dan Direktur Bapanas Maino Dwi Hartono.
Leave a Reply