JOSS.CO.ID, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan signifikan pada angka kemiskinan Indonesia dan tingkat pengangguran pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 23,85 juta orang, setara 8,47 persen dari total populasi nasional.
Angka ini menurun sekitar 210 ribu orang dibandingkan September 2024, menandai keberlanjutan tren positif sejak Maret 2023.
“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 berkurang 0,2 juta dibandingkan periode sebelumnya,” jelas Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/7).
Namun demikian, ketimpangan wilayah masih menjadi sorotan. Persentase kemiskinan di perdesaan mencapai 11,03 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan 6,73 persen di perkotaan.
“Desa masih menyumbang angka kemiskinan lebih tinggi dibanding kota,” tambah Ateng.
Meski demikian, perbaikan ekonomi desa mulai terlihat. Tingkat kemiskinan perdesaan tercatat turun 0,31 persen, sedangkan di wilayah perkotaan justru naik tipis 0,07 persen.
BPS juga merilis garis kemiskinan nasional terbaru, yaitu sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen dari September 2024. Kenaikan ini mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang meningkat.
Selain data kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia juga mengalami perbaikan, turun menjadi 4,76 persen—angka terendah sejak krisis moneter 1998. Capaian ini beriringan dengan penciptaan 3,59 juta lapangan kerja baru.
Pernyataan resmi dari BPS ini sekaligus memperkuat pidato Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (20/7), yang menyampaikan bahwa pengangguran dan kemiskinan menurun berdasarkan laporan langsung dari BPS.
“Kepala BPS melaporkan ke saya bahwa pengangguran dan kemiskinan absolut menurun. Ini data resmi,” ujar Presiden Prabowo.
Sempat terjadi pertanyaan publik terkait keterlambatan rilis data yang seharusnya diumumkan 15 Juli lalu. BPS menyatakan penundaan dilakukan guna menjamin akurasi dan kualitas data ekonomi Indonesia.
Leave a Reply