JOSS.CO.ID, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menegaskan akan memberi sanksi kepada peternak yang menjual ayam hidup di bawah harga pokok produksi (HPP) sebesar Rp 18.000 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga ayam dari tingkat peternak hingga sampai ke tangan konsumen.
Dirjen PKH, Agung Suganda, menyampaikan bahwa penjualan di bawah HPP bisa dianggap sebagai upaya merusak stabilitas pasar perunggasan nasional.
“Pemerintah sudah menetapkan HPP ayam hidup di Rp 18.000/kg. Kalau ada yang jual di bawah itu, patut dicurigai ada maksud untuk mengacaukan pasar. Semua pihak, baik peternak kecil maupun besar, bisa rugi,” kata Agung dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Rabu (18/6/2025).
Sebagai langkah awal, Kementan akan mengedepankan pengawasan dan edukasi. Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Namun, jika pelanggaran dilakukan berulang, Kementan tak segan menjatuhkan sanksi administratif.
“Kalau terbukti melanggar, terutama perusahaan besar, kami bisa cabut izin impor indukan ayam (GPS), menghentikan rekomendasi impor, bahkan menyetop suplai pakan,” tegas Agung.
Kementan juga menyoroti masalah rantai distribusi ayam broiler yang terlalu panjang. Banyaknya perantara dari peternak ke konsumen membuat harga di pasar melonjak, sementara harga di peternak justru anjlok.
“Dari peternakan ke rumah potong, lalu ke konsumen, melewati banyak tangan seperti broker, pengepul, dan lapak. Margin keuntungannya bisa mencapai 67% di sepanjang rantai ini,” jelasnya.
Agar peternak mendapatkan keuntungan yang lebih layak, Agung mendorong mereka untuk bergabung dalam koperasi seperti Koperasi Merah Putih.
“Kalau peternak mandiri bersatu dalam koperasi, margin bisa ditekan hanya sampai 10%. Sisanya bisa kembali ke peternak,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan bisa mengurangi ketimpangan harga dan meningkatkan kesejahteraan peternak ayam lokal.
Leave a Reply