JOSS.CO.ID – Pada 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp12,396 triliun dari pemerintah pusat.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyatakan optimismenya bahwa kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026, dengan target angka kemiskinan turun di bawah 5 persen pada 2029.
Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/5/2025). Gus Ipul, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya sinkronisasi antar-pilar kesejahteraan sosial untuk mendukung keberhasilan program ini.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri, gubernur, dan bupati/wali kota untuk mengintegrasikan program-program di lapangan guna mencapai hasil yang maksimal.
“Untuk itu, harus dimulai dari awal, bahwa datanya harus sama lebih dulu. Setelah data beres, baru perencanaan. Setelah perencanaan beres maka kemudian implementasinya. Setelah itu baru monev, kita harapkan nanti outcome-nya itu bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar dia.
Di Jawa Tengah, verifikasi data akan melibatkan pilar kesejahteraan sosial yang terdiri dari 4.986 Pendamping PKH, 543 TKSK, 5.333 PSM, 1.064 TAGANA, 28 Pelopor Perdamaian (Pordam), dan 111 Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagai ujung tombak.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyoroti urgensi keselarasan data antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempermudah intervensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
“Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data itu sangat penting, sehingga intervensi pembangunan di wilayah kita, khususnya kemiskinan ekstrem bisa dilakukan bersama-sama,” kata Luthfi.
Luthfi menyebutkan, menurut data BPS per September 2024, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 9,58 persen, dengan kemiskinan ekstrem sebesar 0,89 persen pada 2024.
Untuk menangani kemiskinan, Pemprov Jateng telah mengintegrasikan berbagai program dengan pemerintah pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
Salah satu upayanya adalah penyaluran bansos, dengan intervensi dari pemerintah pusat dan provinsi yang difokuskan pada desa-desa berkategori miskin.
Pemprov Jateng menerapkan tiga strategi utama: mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi wilayah kantong kemiskinan.
Sebagai bagian dari implementasi, Program Satu OPD Satu Desa Dampingan digalakkan untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di 1.287 desa prioritas di 35 kabupaten/kota.
“Jadi desa miskin ini kita intervensi dari provinsi, dinas-dinas kita terjunkan. Kualifikasi desa miskin adalah desa yang bansosnya di atas 60 persen, pasti dinas kita akan intervensi,” jelas Mantan Kapolda Jateng tersebut.
Program lain yang terintegrasi mencakup perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pendidikan. Pada 2025, Pemprov Jateng akan menyalurkan bantuan perbaikan untuk 17.000 unit RTLH.
Di sektor pendidikan, Pemprov Jateng bekerja sama dengan SMA dan SMK swasta untuk memberikan beasiswa kepada sekitar 5.000 anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
“RTLH ini sudah kita hitung. Semua data dari Kemensos. Termasuk penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat,” tandas Luthfi.
Leave a Reply