JOSS.CO.ID, SEMARANG – Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) se-Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Senin (23/6). Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dinilai tidak berpihak pada nasib para pengemudi angkutan barang.
Aksi yang melibatkan ratusan kendaraan besar ini menyebabkan kemacetan parah di ruas Jalan Siliwangi, terutama antara exit tol Krapyak hingga simpang Hanoman. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional.
Ketua Umum API, Suroso, menyampaikan bahwa demo ini adalah respons atas kebijakan Zero ODOL dan banyaknya razia kendaraan truk yang dianggap merugikan. Ia juga mendesak pemerintah untuk merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena menurutnya tidak memberikan perlindungan sosial yang adil terhadap sopir.
“Kami menuntut keadilan sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila. Saat ini, para sopir dalam kondisi tertekan, tarif tidak jelas, penghasilan minim, tapi beban aturan makin berat,” ujar Suroso.
Suroso menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menetapkan standar tarif angkutan barang, baik batas bawah maupun batas atas. Sebagai contoh, biaya pengiriman barang dari Semarang ke Pontianak bisa mencapai Rp35 juta, namun ongkos yang diterima sopir sangat kecil dan tak sebanding dengan risiko yang ditanggung.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arief Djatmiko, menanggapi aspirasi pengemudi dengan menyatakan bahwa semua tuntutan akan diteruskan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
“Kebijakan Zero ODOL adalah kewenangan pemerintah pusat. Maka, kami akan menyampaikan semua aspirasi ini agar bisa menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional ke depan,” kata Arief.
Arief menambahkan bahwa kondisi di lapangan seperti yang terjadi di Jawa Tengah seringkali belum menjadi perhatian dalam pembuatan regulasi di pusat, sehingga unjuk rasa ini diharapkan bisa membuka mata para pengambil kebijakan.
Terkait dengan pengamanan dan pengaturan lalu lintas, Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Kombes Pol Pratama Adhyasastra menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah mengerahkan sekitar 1.200 personel untuk menjaga keamanan dan mengatur arus lalu lintas.
“Kami siapkan satu lajur khusus dari arah barat agar kendaraan non-peserta demo masih bisa lewat. Sesuai izin, mereka membawa sekitar seribu kendaraan. Maka kami sediakan kantong parkir di kawasan industri Candi,” jelas Pratama.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyangkut nasib ribuan sopir truk di seluruh Indonesia, yang merasa tertekan oleh regulasi tanpa jaring pengaman sosial yang memadai. Pemerintah pusat kini dituntut untuk membuka ruang dialog dan mengevaluasi kembali kebijakan Zero ODOL agar lebih manusiawi dan realistis.
Leave a Reply