JOSS.CO.ID, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dana hingga Rp 14.000 triliun untuk mendanai aksi iklim sekaligus mewujudkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, menegaskan pentingnya pendanaan dalam menghadapi ancaman krisis iklim.
“Kita harus jujur mengakui kebutuhan pembiayaan sangat besar. Untuk aksi iklim saja dibutuhkan Rp 4.000 triliun, sementara untuk seluruh SDGs angkanya mencapai Rp 14.000 triliun. Maka sektor keuangan menjadi jantung dari upaya kita,” ujar Masyita saat hadir dalam Climate Finance Day, Selasa (10/6/2025).
Namun, Masyita menekankan bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam memenuhi pembiayaan tersebut masih terbatas. Oleh sebab itu, Kemenkeu mendorong pengembangan berbagai instrumen keuangan inovatif sebagai solusi.
“APBN tidak bisa menopang seluruh kebutuhan ini. Begitu juga dukungan dari lembaga internasional seperti UNDP maupun UK, jumlahnya tetap terbatas. Maka dari itu, kita maksimalkan sumber daya yang ada, kita leverage, dan kita gunakan untuk memancing partisipasi sektor swasta,” paparnya.
Kemenkeu juga menyiapkan skema jaminan serta pembiayaan konsesi bersyarat lunak agar sektor swasta semakin tertarik berinvestasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan. Mengingat, proyek perubahan iklim umumnya berjangka panjang dengan imbal hasil rendah.
“Karena itu, perlu adanya pembiayaan murah, concessional financing, atau dukungan APBN guna menutup kekurangan dari sisi pembiayaan proyek hijau,” lanjut Masyita
Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Kolaborasi strategis bersama lembaga internasional dan mitra global mutlak diperlukan.
“Agenda besar kita adalah membangun ekosistem keuangan berkelanjutan yang tidak hanya membiayai proyek, tetapi juga menciptakan dampak nyata bagi masyarakat secara luas,” pungkasnya.
Leave a Reply