JOSS.CO.ID, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah progresif dalam dunia pendidikan dengan menggratiskan biaya sekolah bagi siswa kurang mampu di 139 SMA dan SMK swasta. Kebijakan ini diberlakukan mulai tahun ajaran 2025/2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil kerja sama strategis antara Pemprov dan sekolah-sekolah swasta di wilayahnya. Total ada 139 lembaga pendidikan yang terlibat, terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK swasta yang menyediakan 5.004 bangku tambahan.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Ini adalah program kemitraan pertama yang dilakukan dan bentuk komitmen kami dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi siswa miskin,” ujar Luthfi saat meresmikan Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan peluncuran SMAN Keberbakatan Olahraga di Semarang, Senin (19/5/2025).
Pemprov Jateng mengalokasikan bantuan sebesar Rp2 juta per siswa untuk menanggung biaya pendidikan di sekolah mitra. Meski gratis, tidak semua sekolah swasta bisa ikut serta. Hanya sekolah yang memenuhi syarat seperti akreditasi minimal B, sarana-prasarana memadai, rasio guru sesuai, serta sanggup tidak memungut biaya pendidikan dari siswa penerima program yang bisa bergabung.
Program ini tidak hanya menyasar siswa miskin, namun juga terbuka untuk anak-anak dari panti asuhan, penyandang disabilitas, dan anak tidak sekolah (ATS), agar mereka bisa mengakses layanan pendidikan tanpa kendala finansial.
Total daya tampung siswa baru tahun ajaran 2025/2026 di Jawa Tengah mencapai 230.163 kursi—bertambah 6.393 dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini berasal dari program kemitraan, pembangunan ruang kelas baru, penambahan unit sekolah baru, serta dibukanya sekolah khusus untuk siswa berbakat di bidang olahraga.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Sadimin, menyebut program kemitraan ini sebagai yang pertama di Indonesia. Setiap sekolah mitra menyediakan satu rombongan belajar berisi sekitar 36 siswa, dan semua proses pendaftaran mengikuti petunjuk teknis yang telah ditentukan serta melalui MoU resmi dengan Disdikbud Provinsi.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, mengapresiasi langkah Pemprov. Menurutnya, program ini bisa menjadi model nasional karena sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang tengah mempersiapkan konsep “sekolah rakyat.”
“Pemprov Jateng sudah lebih dulu bergerak. Ini bisa jadi contoh dan nanti tinggal diperkuat dari sisi anggaran dan regulasi,” katanya.
Leave a Reply