“Kalau ada dana dan bunganya murah, saya siap pensiunkan PLTU besok pagi. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau biayai? Apakah bank-bank internasional bersedia memberi pinjaman murah ke Indonesia?” ujar Bahlil dengan tegas.
Ia menekankan bahwa transisi energi nasional tidak bisa dilakukan secara gegabah dengan membebani rakyat, menggerus anggaran negara, atau mengurangi keuntungan PLN hanya demi mengejar target pensiun dini.
Menurut Bahlil, sejauh ini hanya satu proyek PLTU yang masuk rencana pensiun dini PLTU, yaitu PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 650 megawatt. Pemerintah belum berencana menghentikan operasional pembangkit lainnya dalam waktu dekat.
“Yang baru kita bahas hanya Cirebon-1. Sisanya belum ada,” kata Bahlil di acara Energi dan Mineral Forum 2025.
Kebijakan ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Roadmap Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Aturan ini menjadi syarat utama dalam proses pengajuan pinjaman ke Bank Pembangunan Asia (ADB).
“Peta jalan sudah saya tanda tangani. Ini bagian dari upaya transisi menuju energi terbarukan Indonesia yang lebih ramah lingkungan,” jelasnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Selasa (22/4).
Bahlil menambahkan bahwa salah satu kendala utama dalam percepatan pensiun dini adalah mahalnya biaya dan teknologi yang belum efisien. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan finansial dari lembaga internasional seperti ADB.
“Kalau nanti ADB setuju dengan pendanaan dan teknologinya efisien, kita bisa jalankan pensiun dini lebih cepat,” ucap Bahlil.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung transformasi energi menuju keberlanjutan.
Leave a Reply