JOSS.CO.ID, Temanggung – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya transparansi dalam proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa sistem seleksi harus terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Saifullah Yusuf menyatakan bahwa proses verifikasi penerima manfaat harus berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS). Setelah itu, tim akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan secara kolektif.
“Kita tidak bisa mengandalkan penilaian pribadi. Proses verifikasi dilakukan bersama, tidak boleh sendiri-sendiri,” ujar Saifullah Yusuf, dalam kegiatan sosialisasi Sekolah Rakyat yang digelar di Sentra Terpadu Kartini, Kabupaten Temanggung, Minggu (4/5).
Ia menjelaskan, pengecekan tersebut melibatkan sejumlah pihak seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), RT/RW setempat, kepala desa atau lurah, kepala sentra, hingga petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami ingin mencegah praktik KKN. Data harus menjadi dasar utama, bukan karena kedekatan atau hubungan personal. Kami juga mengajak media untuk ikut mengawasi proses ini. Kalau ada yang tidak sesuai kriteria tapi lolos, kami mohon dilaporkan,” tegasnya.
Mensos juga mengajak masyarakat turut memantau dan memastikan bahwa para siswa yang diterima di Sekolah Rakyat memang benar-benar berasal dari kalangan miskin dan miskin ekstrem.
“Kita akan telusuri satu per satu. Kita harus pastikan mereka yang berada di desil 1—yang tergolong miskin ekstrem secara statistik—adalah yang berhak mendapat akses pendidikan ini,” imbuhnya.
Sebagai contoh, ia menyebut seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai buruh tani dan membesarkan empat anak. Menurutnya, keluarga dengan kondisi seperti itulah yang seharusnya mendapatkan prioritas di Sekolah Rakyat.
“Sekali lagi, bukan karena koneksi atau hubungan dengan pihak pengambil kebijakan. Sekolah Rakyat ditujukan bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian pemerintah, tanpa ada penyimpangan dalam prosesnya,” kata Saifullah menutup pernyataannya.
Leave a Reply