JOSS.CO.ID, Semarang – Koalisi Ojol Nasional (KON) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta, Kamis (11/5/202 Aksi ini diikuti ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai komunitas untuk menyuarakan keresahan atas narasi dan kebijakan yang dianggap menyesatkan, memecah belah, serta mempolitisasi keberadaan mereka.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menegaskan bahwa isu seputar driver ojol telah bergeser dari persoalan kesejahteraan ke ranah politik praktis. Ia menyebut sejumlah elite memanfaatkan isu ojol untuk kepentingan pencitraan, tanpa benar-benar memahami kondisi lapangan.
“Ojek online sedang tidak baik-baik saja. Kami dipecah belah demi kepentingan kelompok tertentu,” tegas Andi saat menyampaikan pernyataan di Semarang pada Minggu (11/5/2025).
Menurutnya, isu seperti tuntutan THR, jaminan pensiun, hingga perubahan status menjadi pekerja tetap kerap muncul bukan dari aspirasi tulen komunitas pengemudi, melainkan digulirkan oleh aktor politik yang mengejar popularitas.
“Kami lelah dijadikan panggung politik. Driver ojol bukan properti narasi. Jangan jadikan kami alat untuk meraih suara atau memperkuat posisi tawar politik,” ujarnya.
Andi menjelaskan bahwa sejak awal para pengemudi sadar bahwa status kerja mereka adalah sebagai mitra. Namun, sistem kemitraan digital yang ada saat ini belum didukung oleh regulasi yang jelas dan adil.
“Kami tidak menuntut jadi buruh, tapi kami juga tidak ingin terus dirugikan dalam kemitraan yang timpang. Perlu ada regulasi yang melindungi hak mitra secara seimbang,” tegasnya.
Ia juga menolak wacana perubahan status driver menjadi pekerja formal karena dianggap tidak relevan dan berisiko menyingkirkan pengemudi berusia lanjut dari ekosistem kerja digital.
“Kalau status formal dipaksakan, bagaimana nasib mitra ojol yang sudah tidak lagi produktif secara usia? Ini bukan solusi, tapi jebakan yang menyingkirkan,” tambahnya.
KON juga menyoroti pernyataan sejumlah pejabat negara yang dinilai membingungkan dan tidak bertanggung jawab. Andi meminta agar pejabat publik bersikap konsisten dan tidak melontarkan janji kosong.
“Kami butuh kepastian hukum dan kebijakan yang realistis, bukan kegaduhan dari ucapan tanpa dasar,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Andi menegaskan bahwa Kemnaker tidak boleh memaksakan para pengemudi ojol masuk ke dalam sistem hubungan industrial konvensional yang tidak sesuai dengan pola kerja digital saat ini.
“Kami bukan buruh, bukan bagian dari serikat industri. Kami butuh sistem yang fleksibel, berbasis kemitraan yang adil, dan relevan dengan zaman sekarang,” pungkasnya.
Leave a Reply