‎Kemlu RI Siapkan Bantuan untuk Mahasiswa Indonesia di Harvard yang Terdampak Kebijakan Imigrasi AS

JOSS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan kesiapan memberikan bantuan kekonsuleran kepada 87 mahasiswa Indonesia di Harvard University yang terkena dampak langsung dari larangan penerimaan mahasiswa asing oleh pemerintah Amerika Serikat (AS).

‎”Perwakilan RI di Amerika Serikat siap mendampingi dan memberikan bantuan konsuler bagi mahasiswa Indonesia yang terdampak kebijakan tersebut,” ujar Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat, di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

‎Roy, sapaan akrab Rolliansyah, menegaskan bahwa Kemlu terus mengikuti perkembangan kebijakan imigrasi AS, terutama yang berkaitan dengan pembatasan terhadap institusi pendidikan seperti Universitas Harvard.

‎Ia menjelaskan bahwa kebijakan terbaru dari Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa internasional, termasuk 87 pelajar asal Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Harvard.

‎“Selama proses hukum masih berlangsung, Perwakilan RI di AS secara aktif berkomunikasi dengan para mahasiswa dan mengimbau mereka tetap tenang,” ungkap Roy.

‎Roy juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengutarakan keprihatinannya secara resmi kepada pihak otoritas AS dan berharap adanya solusi yang tidak merugikan mahasiswa Indonesia.

‎“Kontribusi mahasiswa kita di AS sangat berarti, terutama dalam bidang pendidikan dan riset. Mereka telah menjadi bagian dari kemajuan akademik di negeri itu,” tambahnya.

‎Kebijakan kontroversial ini bermula saat Pemerintahan Trump pada Kamis (22/5) mencabut sertifikasi Universitas Harvard dari program Student and Exchange Visitor Program (SEVP). Dampaknya, Harvard dilarang menerima mahasiswa asing baru dan mahasiswa internasional yang sedang studi harus pindah agar tetap memegang status legal.

‎Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menyebutkan bahwa pencabutan ini merupakan konsekuensi atas pelanggaran berulang Harvard terhadap regulasi federal.

“Menerima mahasiswa asing adalah hak istimewa, bukan hak mutlak. Privilese itu telah dicabut,” tegasnya.