JOSS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah antisipatif menyikapi kebijakan baru Amerika Serikat (AS) yang menghentikan sementara penerbitan visa pelajar internasional. Hal ini juga mencakup potensi pemulangan mahasiswa asing, termasuk dari Indonesia, yang saat ini tengah menempuh studi di Negeri Paman Sam.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Pihaknya memantau situasi dan mulai merancang opsi alternatif agar mahasiswa Indonesia tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan.
“Kami sedang mencermati perkembangan ini dan bersiap jika memang kebijakan itu benar diberlakukan. Koordinasi akan dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri serta pemberi beasiswa seperti LPDP,” ujar Brian saat ditemui di Gedung Rektorat ITB, Bandung, Kamis (28/5).
Salah satu strategi yang dipertimbangkan adalah mengalihkan tujuan studi penerima beasiswa ke negara lain atau ke perguruan tinggi dalam negeri. Brian menegaskan, prioritas utama adalah memastikan mahasiswa Indonesia tidak terbengkalai akibat kebijakan visa AS.
Rektor ITB Prof. Tatacipta Dirgantara menyatakan kesiapan institusinya untuk menampung mahasiswa Indonesia yang terdampak. Ia menjelaskan bahwa ITB telah memiliki prosedur akademik bagi mahasiswa pindahan dan pernah menangani situasi serupa pada awal 2000-an.
“Situasi ini pernah terjadi saat krisis 1998 dan pasca peristiwa 2001, mahasiswa S3 dari AS kembali ke Indonesia dan melanjutkan studi di ITB. Jadi kami siap,” kata Tatacipta.
Senada, Rektor Universitas Prasetiya Mulya, Dr. Hassan Wirajuda, juga menyampaikan kesiapan perguruan tinggi swasta untuk menampung mahasiswa terdampak. Ia menambahkan bahwa banyak mahasiswa mereka yang juga merupakan penerima beasiswa dari lembaga negara.
Di sisi lain, Wakil Menteri Kemendiktisaintek, Stella Christie, mengimbau mahasiswa Indonesia pemegang visa F, M, dan J untuk tidak melakukan perjalanan ke luar AS hingga ada kepastian kebijakan lebih lanjut.
Langkah strategis tengah disusun untuk menjamin keberlangsungan studi mahasiswa penerima LoA (Letter of Acceptance) Kemendiktisaintek, termasuk melalui penjajakan kerja sama dengan universitas unggulan di dalam dan luar negeri.
Sebelumnya, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menginstruksikan seluruh kedutaan AS untuk menghentikan jadwal wawancara visa pelajar guna memeriksa aktivitas media sosial pemohon. Langkah ini diduga berkaitan dengan meningkatnya aksi pro-Palestina di sejumlah kampus AS.
Memo internal dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebutkan penangguhan akan berlangsung hingga ada panduan baru. Namun, tidak dijelaskan secara rinci kriteria peninjauan media sosial tersebut.
Kebijakan ini menyusul larangan sebelumnya dari pemerintahan Trump terhadap Universitas Harvard agar tidak menerima mahasiswa internasional, memicu kekhawatiran lebih luas di kalangan pelajar global.
Leave a Reply