JOSS.CO.ID, Banyumas – Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sukses mengatasi krisis sampah yang sempat memuncak pada 2018. Saat itu, penutupan TPA Gunung Tugel, penolakan warga terhadap rencana TPA Kaliori, dan keterbatasan lahan pembuangan di wilayah Purwokerto sempat memicu darurat sampah. Namun kini, Banyumas diakui sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Husein dan Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono (2018–2023), Pemkab Banyumas berani mengambil langkah besar dengan tidak lagi mengandalkan sistem landfill konvensional. Sebagai gantinya, pada 2021, dibangunlah TPA Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) di Desa Wlahar Wetan, Kalibagor. Proyek ini menghabiskan anggaran Rp44 miliar dari APBN, ditambah dana pendamping dari APBD sebesar Rp6,3 miliar.
TPA BLE hadir sebagai solusi modern dan ramah lingkungan. Dari 600 ton sampah yang dihasilkan per hari, kini 493 ton telah berhasil dikelola. Meskipun belum 100 persen, capaian ini sudah menunjukkan hasil signifikan. Bahkan, secara teoritis, penduduk Banyumas yang berjumlah 1,8 juta jiwa diperkirakan dapat menghasilkan 900 ton sampah setiap hari.
Teknologi pengolahan sampah di Banyumas tidak hanya memproses limbah, tetapi juga mengedepankan edukasi masyarakat. Mulai dari pemilahan sampah dari rumah tangga, pelibatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai operator, hingga pemanfaatan teknologi pirolisis non-incinerator di hilir. Model ini menciptakan RDF (Refused Derived Fuel), bijih plastik, paving block, hingga pupuk organik dan maggot dari sampah rumah tangga.
Widodo Sugiri, Kepala DLH Banyumas, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari proses panjang dan kolaboratif.
“Kami belum sempurna, tetapi terus bergerak menuju pengelolaan yang lebih baik,” ujarnya.
Berani tidak menggunakan TPA tradisional selama enam tahun terakhir menjadi langkah revolusioner Banyumas. Pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir menjadikan kabupaten ini magnet studi banding bagi berbagai daerah di Indonesia dan negara ASEAN. Bahkan pada 2023, Banyumas dipercaya menjadi tuan rumah forum Smart Green ASEAN Cities yang diikuti oleh 13 kota dari Asia Tenggara.
Lebih dari itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi kunci utama. Dengan sistem desentralisasi, KSM bertindak sebagai pengelola lapangan, sementara DLH menjalankan peran sebagai regulator, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Model inovatif Banyumas membuktikan bahwa solusi out of the box dapat berjalan beriringan dengan regulasi nasional, menciptakan sistem pengelolaan limbah berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berbasis edukasi.
Leave a Reply