JOSS.CO.ID, Jakarta – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendesak Pemerintah Israel untuk segera mencabut blokade di Jalur Gaza, menyusul memburuknya krisis kemanusiaan dan semakin menipisnya pasokan pangan, air, serta obat-obatan.
Dalam sidang darurat pada Selasa (13/5), Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Tom Fletcher, menyampaikan bahwa blokade Israel telah berlangsung lebih dari sepuluh pekan dan secara langsung menghambat distribusi bantuan ke wilayah Gaza.
”Kami memiliki pasokan penting untuk menyelamatkan nyawa yang telah menumpuk di perbatasan. Bantuan ini tidak ditujukan untuk Hamas, melainkan murni untuk warga sipil. Namun akses kami terus ditolak,” tegas Fletcher di hadapan anggota DK PBB.
Fletcher juga mengungkapkan bahwa 70 persen wilayah Gaza kini berada di bawah perintah evakuasi atau dalam zona demiliterisasi, membuat ratusan ribu penduduk sipil terjebak tanpa kebutuhan pokok. Data PBB menunjukkan bahwa dari 2,1 juta penduduk Gaza, seluruhnya terancam kelaparan, dan 1 dari 5 orang menghadapi tingkat kelaparan ekstrem.
Blokade dimulai sejak 2 Maret, setelah fase pertama kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas berakhir pada Januari. Israel kembali menggencarkan serangan militer sejak 18 Maret, yang telah menewaskan lebih dari 2.700 warga Palestina.
Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menyatakan bahwa hampir setengah juta penduduk Gaza kini menghadapi kelaparan pada tingkat katastrofe. Ia mendesak Israel untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan membuka akses penuh terhadap bantuan pangan dan medis.
”China menyerukan penghentian segera operasi militer di Gaza. Solusi damai lebih dibutuhkan dibanding agresi bersenjata,” ujarnya.
Ia juga mengecam tingginya jumlah korban di kalangan pekerja kemanusiaan, yang mencapai lebih dari 400 jiwa.
Senada dengan itu, Perwakilan Tetap Palestina di PBB, Riyad Mansour, menuding Israel secara sistematis memblokade bantuan kemanusiaan dan menggunakan distribusi bantuan sebagai senjata politik.
“Ini kelaparan yang direkayasa,” tegasnya.
Pada awal Mei, otoritas Israel mencoba menerapkan skema distribusi bantuan baru yang dikendalikan militer melalui pusat logistik buatan mereka. Namun, PBB dan seluruh organisasi kemanusiaan menolak mekanisme tersebut, karena menghilangkan independensi lembaga-lembaga kemanusiaan dalam penyaluran bantuan.
Duta Besar Aljazair untuk PBB, Toufik Koudri, menegaskan bahwa krisis ini adalah “bencana yang diciptakan manusia.” Ia menilai kondisi ini merupakan kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan hukum dan prinsip kemanusiaan.
Leave a Reply