Peringatan Hari Kartini di Purbalingga, Bupati Fahmi Hanif Serukan Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan

JOSS.CO.ID, Purbalingga – Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menyatakan bahwa peringatan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April tidak hanya sebatas mengenang perjuangan RA Kartini sebagai tokoh emansipasi perempuan, tetapi juga sebagai momentum refleksi untuk mendorong pembangunan manusia yang setara dan manusiawi di Indonesia.

Dalam Upacara Peringatan Hari Kartini 2025 yang digelar di halaman Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, pada Senin, Fahmi menekankan pentingnya memaknai Hari Kartini sebagai ajang untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik.

“Hari Kartini bukan sekadar mengenang perjuangan, tetapi juga sebagai ajang untuk merefleksikan perjuangan kita dalam menciptakan kesetaraan gender yang sejati,” ujarnya.

Menurut Bupati Fahmi, semangat yang dibawa oleh Kartini harus terus disuarakan, bukan hanya dalam bentuk simbolisasi atau upacara tahunan. Ia menegaskan bahwa kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh Kartini harus diwujudkan dalam tindakan nyata di masyarakat.

“Kartini masa kini harus dapat membuka wawasan bahwa perempuan adalah manusia yang setara dengan laki-laki, bukan menjadi bagian dari kelas kedua dalam masyarakat,” kata Fahmi.

Bupati Purbalingga juga menggarisbawahi pentingnya keberadaan organisasi perempuan dalam memperjuangkan emansipasi, dengan menekankan bahwa organisasi-organisasi tersebut harus lebih dari sekadar pelengkap dalam sistem sosial patriarki.

“Organisasi perempuan harus menjadi penggerak yang menginspirasi, bukan hanya terjebak dalam kegiatan yang bersifat domestik atau dalam sekat-sekat gender,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fahmi menyampaikan bahwa kesetaraan gender tidak mengenal batas profesi atau kegiatan.

“Tidak ada profesi, ide, gagasan, atau program kerja yang bersifat gender. Semua bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa terkecuali,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menyoroti beban ganda yang sering ditanggung perempuan, terutama yang berkarir di luar rumah. Fahmi menyebutkan bahwa perempuan tidak seharusnya dibebani tanggung jawab domestik secara sepihak, mengingat peran laki-laki dan perempuan di luar kodrat biologis mereka adalah hasil konstruksi sosial yang harus dipandang secara adil dan setara.

“Kesetaraan tidak hanya harus diucapkan, tetapi juga diterapkan dalam setiap aspek kehidupan,” tutup Fahmi.