JOSS.CO.ID, SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh, mendorong adanya digitalisasi pemilu dengan menerapkan sistem e-voting/i-voting pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Digitalisasi Pemilu tersebut diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pemilu.
Menurut Mohammad Saleh, setidaknya digitalisasi Pemilu di Jawa Tengah bisa dicoba terlebih dulu di kota-kota besar yang sudah mempunyai insfrastruktur teknologi memadai.
“Perlu dipikirkan ke depan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) tentang digitalisasi Pemilu. Pada Pemilu dan Pilkada mendatang, pada daerah perkotaan yang punya infrastruktur digital memadai, wacana penerapan e-voting itu perlu dicoba,” ujar Mohammad Saleh saat menjadi pemebicara dalam evaluasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 di Griya Persada Convention & Resort, Bandungan, Kabupaten Semarang, belum lama ini.
Selain Mohammad Saleh, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain seperti Mayor Inf Dendi Nurwidiyansyah (Kodam IV/Diponegoro), AKBP Agus Puryadi (Polda Jateng), Setiawan Hendra Kelana (PWI Jateng), dan Dr Fitriyah (akademisi).
Evaluasi ini diikuti seluruh KPU dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah serta dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan akademisi, lembaga pemantau pemilu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah, dan pejabat KPU Provinsi Jawa Tengah dari masa jabatan 2003 hingga 2023.
Lebih lanjut Mohammad Saleh mengapresiasi kerja KPU, baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten, dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada. Kerja KPU juga berhasil dalam menaikkan partisipasi publik dalam pemilihan suara. Hal itu tak lepas dari sosialisasi yang dilakukan KPU melalui media sosial dan Gen Z.
Baca Juga: Mohammad Saleh Minta Kegiatan DPRD Jateng juga Menopang dan Mendorong Target Gubernur
Meski demikian, ada beberapa kekurangan yang masih perlu dibenahi KPU di lapangan. Di antaranya masalah netralitas aparat sipil negara (ASN) dan politik uang.
“Tantangan ke depan juga terkait media sosial. Pengaruh medsos ini sangat besar dalam membangun opini publik. Contohnya pada Pilgub kemarin diopinikan Rambo Vs Sambo. Trus juga dinarasikan Pak Luthfi tidak mau bersalaman dengan calon gubernur lain. Padahal, saya melihat sendiri kejadiannya tidak seperti itu. Nah, itu KPU punya kewajiban dalam mendewasakan pemilih,” terang Mohammad Saleh.
“Untuk sosialisasi, KPU memang butuh dana besar. Karena proses dan tantangan ke depan bakal lebih besar lagi,” imbuh Bendahara DPD Partai Golkar Jateng itu.
Mohammad Saleh pun mengajukan beberapa rekomendasi perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang meliputi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan literasi politik masyarakat, serta perbaikan regulasi.
“Diharapkan, hasil evaluasi ini dapat menjadi masukan berharga bagi seluruh pihak terkait untuk menyelenggarakan Pilkada yang lebih baik pada masa depan. Dengan upaya bersama, kita dapat mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis, serta menghasilkan pemimpin yang amanah dan berkualitas,” tandas Mohammad Saleh.
Evaluasi ini diikuti oleh seluruh KPU dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah serta dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan akademisi, lembaga pemantau pemilu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah, dan pejabat KPU Provinsi Jawa Tengah dari masa jabatan 2003 hingga 2023.
Topik pembahasan mencakup evaluasi teknis pelaksanaan pilkada, analisis keamanan, peran media, serta pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pilkada.
Leave a Reply