Tegaskan Penolakan Jadi Duta Kepolisian, Band Sukatani Buka Suara Soal Intimidasi Polisi

Band Sukatani.

JOSS.CO.ID, Semarang – Band punk asal Purbalingga, Sukatani, akhirnya buka suara terkait intimidasi yang mereka alami dari pihak kepolisian. Mereka menyampaikan hal ini melalui akun Instagram resmi mereka, @sukatani.band.

Dalam unggahan tersebut, band ini mengungkapkan bahwa tekanan dari kepolisian sudah mereka hadapi sejak Juli 2024.

“Tekanan dan intimidasi dari kepolisian terus kami dapatkan, hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ kami unggah melalui media sosial,” tulis Sukatani dalam postingan mereka, dikutip Minggu (02/03/2025).

Lagu tersebut memuat kritik terhadap oknum kepolisian yang mereka anggap melanggar aturan. Akibat tekanan yang diterima, Sukatani pun merilis video permintaan maaf dan menarik lagu “Bayar Bayar Bayar” dari seluruh platform digital.

Selain itu, band ini juga menanggapi tawaran dari Kapolri untuk menjadi duta kepolisian. Namun, pihaknya menolak dengan tegas tawaran tersebut. Selain itu, band ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah dirugikan.

“Kami mengalami berbagai kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil, sebagai dampak dari tekanan tersebut,”

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, mengakui bahwa anggota Direktorat Reserse Siber sempat menemui personel Sukatani.

Namun, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya untuk meminta penjelasan terkait maksud dan tujuan dari lagu “Bayar Bayar Bayar,” terutama lirik “bayar polisi.”

“Kami membantah melakukan intimidasi terhadap Sukatani,” kata Artanto.

Selain itu, kontroversi mengenai pemecatan vokalis Sukatani, Novi Citra Indiyati, sebagai guru di SD IT Mutiara Hati juga mencuat.

Yayasan Al Madani Banjarnegara menyebutkan bahwa pemecatan Novi bukan karena membuka aurat, tetapi terkait pelanggaran SOP dan kode etik yang dilakukan saat konser.

“Bukan buka aurat tetapi ada pelanggaran kode etik terkait dengan pergaulan kemudian penggunaan busana,” jelas Ketua Yayasan, Khairul Mudakir.

Khairul juga membantah bahwa keputusan pemecatan tersebut dipengaruhi oleh tekanan dari polisi.

“Kami baru tahu bahwa ada SOP dan kode etik yang dilanggar. Dari polsek dia hanya menanyakan data saja apa mba Novi ada di SD atau tidak, hanya sebatas itu tidak menyinggung konser,” ujarnya.

Keputusan-keputusan ini masih menjadi sorotan publik, terutama terkait pemecatan Novi yang dinilai kontroversial.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*