Semarang, JOSS.CO.ID – Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam acara Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Rabu (19/3/2025).
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengucapkan selamat atas pencapaian ini. Pihaknya mendorong ASN Pemprov Jateng menekankan integritas.
“Kami berharap capaian yang sudah ditorehkan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan kabupaten di wilayah Jawa Tengah agar terus dijaga,” kata dia.
“Penghargaan ini membuktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke tingkat kabupaten/kota sudah berjalan dengan baik,” ujar Saleh.
Nilai MCP untuk Pemprov Jateng Jawa Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, angka MCP Jawa Tengah mencapai 95,56, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 90,80.
Peningkatan ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov Jateng dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
MCP sendiri merupakan program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK. Program ini fokus pada delapan area intervensi, yaitu perencanaan, penyusunan anggaran, pelayanan publik, penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), pengadaan barang/jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menegaskan pentingnya integritas dalam pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa.
“Kita perkuat di Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ). Kita tidak mau bermain-main. Bupati, wali kota, gubernur itu benar-benar harus punya integritas yang tinggi,” tegas Yasin.
Selain Pemprov Jateng, tiga kabupaten di Jateng juga menerima apresiasi serupa dari KPK, yaitu Sragen, Batang, dan Wonogiri. Acara rapat koordinasi ini dihadiri oleh enam kepala daerah dari Provinsi DIY, Jateng, Jatum, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
Leave a Reply