Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI: Pasal-pasal Masih Bermasalah

JOSS.CO.ID, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik sejumlah pasal dalam Revisi Undang-Undang TNI yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah. Mereka khawatir jika pasal-pasal tersebut disahkan, maka dwifungsi TNI dan militerisme akan kembali muncul.

Koalisi menilai revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2004 ini tidak mendesak, karena aturan yang ada saat ini masih relevan untuk membangun TNI yang lebih profesional.

“Kami menolak DIM RUU TNI yang disampaikan pemerintah ke DPR karena masih mengandung pasal-pasal bermasalah,” ungkap Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3).

Salah satu masalah utama yang diangkat adalah rencana memperluas fungsi TNI ke jabatan sipil, seperti di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Koalisi berpendapat bahwa TNI seharusnya hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, bukan penegak hukum. Mereka juga menyoroti keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil), yang menurut mereka tidak diperlukan karena hanya menangani perkara yang berhubungan dengan TNI.

“Untuk kepentingan koneksitas, hal ini bisa dilakukan secara kasuistik dengan membentuk tim ad hoc gabungan antara Kejaksaan Agung dan oditur militer,” kata Koalisi.

Koalisi juga mengkritik rencana penempatan TNI aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan berharap agar jumlah jabatan sipil yang diatur dalam pasal 47 ayat (2) UU TNI justru dikurangi, bukan ditambah.

Selain itu, mereka juga menolak penambahan tugas TNI dalam penanganan masalah narkotika, yang seharusnya menjadi tugas aparat penegak hukum. Koalisi menilai pelibatan TNI dalam penanganan narkoba akan berisiko menjadikan penanganan masalah tersebut seperti “perang.”

Masalah lain yang disoroti adalah pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang tanpa persetujuan DPR. Koalisi menilai hal ini dapat menghilangkan peran parlemen dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, khususnya dalam penegakan hukum di dalam negeri.

Koalisi ini terdiri dari berbagai lembaga, antara lain SETARA Institute, Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI Nasional, Amnesty International Indonesia, ELSAM, dan Human Rights Working Group (HRWG), serta beberapa organisasi lainnya.