Koalisi Masyarakat Sipil Hingga PBNU Kritik Terhadap Revisi UU TNI

JOSS.CO.ID, Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapatkan banyak kritik, terutama mengenai rencana perluasan posisi TNI di jabatan sipil dan batas usia pensiun.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti pasal-pasal yang mereka anggap bermasalah dalam revisi ini, yang berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI dan memperkuat militerisme.

“Koalisi menolak DIM RUU TNI yang disampaikan pemerintah ke DPR karena masih mengandung pasal-pasal bermasalah,” demikian keterangan Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Salah satu isu utama adalah perluasan fungsi TNI ke jabatan sipil, seperti di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Koalisi berpendapat bahwa TNI seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan penegakan hukum.

Selain itu, mereka mengkritik keberadaan posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil), yang dianggap tidak perlu. Koalisi menyarankan bahwa untuk menangani kasus terkait TNI, bisa dibentuk tim ad hoc yang melibatkan Kejaksaan Agung dan oditur militer.

Kritik serupa juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU, Mohamad Syafi’i Alielha (Savic Ali), berpendapat bahwa revisi ini bisa membuka kembali dwifungsi TNI, yang seharusnya sudah tidak relevan. Ia juga mempertanyakan rasionalitas penambahan jabatan sipil untuk TNI.

“Sekarang dwifungsi, memang dalam skala yang lebih terbatas,” kata Savic dalam keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

Peneliti hukum dari The Indonesian Institute, Christina Clarissa Intania, juga mengingatkan bahwa semangat reformasi 1998 adalah untuk mengutamakan supremasi sipil.

Menurutnya, usulan penambahan jabatan sipil untuk TNI bertentangan dengan prinsip tersebut, karena UU TNI sudah jelas melarang TNI aktif menduduki jabatan sipil.

“UU TNI sudah mengatur jelas bahwa TNI aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil,” kata Christina pada Jumat (14/3/2025).

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa dalam pembahasan revisi UU TNI, hanya tiga pasal yang akan direvisi, yaitu Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47. Dasco menegaskan bahwa pasal-pasal yang beredar di media sosial berbeda dengan yang dibahas di DPR.

“Kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat berbeda,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).