Kementerian HAM Usulkan UU Kebebasan Beragama untuk Atasi Diskriminasi Agama

JOSS.CO.ID, Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama sebagai respons terhadap diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau agama yang tidak diakui oleh negara.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menjelaskan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk memastikan kebebasan beragama tanpa membenarkan ketidakadilan dalam praktik beragama.

“Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama,” kata dia, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada Selasa (11/3/2025).

Meskipun demikian, Pigai menegaskan bahwa usulan tersebut masih bersifat wacana dan dapat diperdebatkan.

“Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi,” ujarnya.

Usulan ini juga muncul sebagai tanggapan terhadap penurunan Indeks Demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU).